Jumat, 7 Zulqaidah 1439 / 20 Juli 2018

Jumat, 7 Zulqaidah 1439 / 20 Juli 2018

Sukuk Hijau Perkuat Posisi Indonesia di Industri Syariah

Jumat 06 Juli 2018 05:30 WIB

Red: Nidia Zuraya

Sukuk (ilustrasi)

Sukuk (ilustrasi)

Foto: The middle east magazine online
Penerbitan sukuk hijau pertama Indonesia berhasil menyerap dana 1,25 miliar dolar AS

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Awal Maret 2018 lalu pemerintah menerbitkan sukuk global hijau untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penerbitan sukuk global hijau ini bisa memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global.

Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Suminto dalam Konferensi Keuangan Syariah ke-3 di Makassar, Kamis (5/7), menyatakan penerbitan sukuk global hijau ini merupakan instrumen untuk memperluas basis investor keuangan syariah. "Inisiatif ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi efek perubahan iklim dan aksi pengendalian perubahan iklim serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Suminto.

Suminto memaparkan penerbitan sukuk global hijau yang baru pertama kali dilakukan oleh negara di dunia dan oleh pemerintah Indonesia ini telah mendapatkan sambutan yang baik dari para investor karena mampu menyerap dana sebesar 1,25 miliar dolar AS.

Ia memastikan penerbitan obligasi syariah untuk mendukung pembangunan hijau ini akan dilakukan kembali karena bisa mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih rendah karbon, tahan atas perubahan iklim dan menekan target penurunan emisi sebanyak 26 persen di 2020.

"Apabila tidak didukung dengan adanya green sukuk, penurunan emisi diperkirakan hanya akan mencapai 15 persen di tahun 2020," kata Suminto.

Berbagai proyek yang mendapatkan manfaat dari penerbitan sukuk global hijau ini di 2018 antara lain energi terbarukan, ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah serta pertanian berkelanjutan.

Proyek-proyek ini tersebar di empat Kementerian Lembaga yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penerbitan instrumen yang dilakukan pemerintah dibawah kerangka Green Bond dan Green Sukuk (Green Bond and Green Sukuk Framework) ini telah mendapatkan opini "Medium Green" dari lembaga reviewer internasional dari Norwegia yaitu CICERO.

Secara keseluruhan, pemerintah mengharapkan penerbitan sukuk global hijau ini bisa mendukung komitmen Indonesia dalam perjanjian Paris di 2016 agar menjaga emisi karbon tetap rendah dan memperluas basis investor syariah di tingkat global.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA