Thursday, 13 Rajab 1442 / 25 February 2021

Thursday, 13 Rajab 1442 / 25 February 2021

Jokowi Beberkan Catatan Perbaikan Perikanan dan Pertanian

Selasa 10 Dec 2019 15:54 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolanda

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, Selasa (10/12).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, Selasa (10/12).

Foto: Republika/Prayogi
Selama ini pemerintah hanya fokus pada pengembangan on farm perikanan dan pertanian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas level menteri terkait penguatan sektor perikanan dan pertanian. Saat sambutan rapat, Jokowi pun membeberkan tiga poin evaluasi terhadap pengelolaan dua sektor yang sempat dikelola oleh eks menteri Susi Pudjiastuti dan Amran Sulaiman tersebut.

Catatan pertama, Jokowi melihat bahwa selama ini pemerintah hanya fokus pada pengembangan on farm perikanan dan pertanian. Sedangkan sisi off farm, belum digarap dengan baik. Sebagai informasi, aktivitas on farm menyangkut seluruh proses budidaya dan pengembangbiakkan. Sedangkan off farm, menyangkut pascapanen dan komersialisasi produk.

"Kita tidak pernah menyentuh off farm. Petani dan nelayan perlu keluar dari on farm menuju off farm dengan memberikan nilai tambah melalui pengolahan produk pertanian dan perikanan," ujar Jokowi dalam ratas di Kantor Presiden, Selasa (10/12).

Baca Juga

Catatan kedua yang disampaikan presiden, para petani dan nelayan memerlukan skema pembiayaan dan pendampingan untuk masuk ke sisi off farm, setelah produksi. Pemerintah, ujar Jokowi, tetap perlu menyalurkan bantuan pembiayaan namun dengan pendampingan yang lebih intensif.

Pendampingan ini mencakup pengelolaan keuangan, aspek kemasan, hingga pemasaran. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk untuk nelayan dan petani, sebesar Rp 190 triliun pada 2020 nanti.

"Saya sudah perintahkan KUR agar didesain dengan skema khusus per gugus sehingga sesuai kebutuhan grace period, baik untuk produksi cluster perikanan atau perikanan," kata Jokowi.

Catatan ketiga, ujar Jokowi, bahwa pemerintah perlu memberikan gaya dorong lebih kuat kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian. Pelaku UMKM di dua sektor ini, sebutnya, perlu didorong untuk berkolaborasi membentuk kelompok-kelompok atau bersama korporasi besar. Tujuannya agar para pelaku UMKM ini ikut membangun skala ekonomi usahanya menjadi lebih besar.

"Sehingga dalam korporasi nanti, petani dan nelayan bisa lebih efektif dalam mendapat bahan baku dan mengakses modal kerja. Pemasaran mereka juga bisa masuk ke nasional atau global," kata Jokowi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA