Minggu, 21 Ramadhan 1440 / 26 Mei 2019

Minggu, 21 Ramadhan 1440 / 26 Mei 2019

Pemerintah Perlu Yakinkan Pasar Kestabilan Stok Pangan

Jumat 26 Apr 2019 15:13 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Nidia Zuraya

Kebutuhan pokok dijual di pasar, ilustrasi

Kebutuhan pokok dijual di pasar, ilustrasi

Foto: Musiron/Republika
Kondisi bahan pangan utama di gudang Bulog masih dalam tahap mencukupi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah (Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog) untuk mampu meyakinkan pasar (publik) bahwa pasokan bahan pangan dalam keadaan cukup, sampai Hari Lebaran. Salah satunya untuk mengantisipasi lonjakan permintaan bahan pangan.

Baca Juga

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, pemerintah juga harus mampu menjaga melancarkan arus distribusi barang. "Dengan begitu, tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar, akibat gangguan distribusi," tuturnya dalam rilis yang diterima Republika, Jumat (26/4).

Tulus menuturkan, Kemendag juga harus mampu mengendalikan pelaku pasar besar agar tidak menjadikan momen bulan puasa untuk mengeksploitasi konsumen dengan kenaikan harga yang ugal-ugalan. Oleh karenanya, kontrol pasar secara ketat termasuk menjaga kelancaran arus distribusi barang berkontribusi signifikan terhadap harga harus dilakukan.

Jika pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga, Tulus menambahkan, maka sasarannya harus jelas dan terukur. Ukurannya bukan seberapa banyak komoditas yang dilepas ke pasar, tetapi seberapa banyak masyarakat rentan yang akan terdampak dari operasi pasar tersebut.

"Operasi pasar jangan hanya menjadi proyek saja," katanya.

YLKI juga mendorong Badan POM dan juga Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan pasca pasar. Tujuannya, memberikan jaminan bahwa selama bulan puasa komoditas bahan pangan yang beredar adalah bahan pangan yang aman. Misalnya tidak terkontaminasi bahan-bahan berbahaya, dan bukan komoditas yang kadaluarsa, atau bahkan mendekati kadaluarsa.

Tulus mengingatkan, harus diwaspadai adanya perilaku nakal pelaku usaha,yang melepas barang rusak/kadaluarsa ke pasaran. "Jangan sampai mereka memanfaatkan momen melonjaknya permintaan terhadap komoditas pangan," ujarnya.

YLKI juga mengimbau masyarakat konsumen agar menjaga  konsumsi secara wajar, jangan melebihi kebutuhan harian yang terlalu tinggi. Sebab, perilaku konsumsi yang demikian akan mengakibatkan adanya distorsi pasar, seperti kelangkaan dan kemudian memicu kenaikan harga secara tidak wajar.

YLKI juga mendorong masyarakat melakukan pengawasan di lapangan untuk memonitor pelaku usaha yang nakal dan melakukan pelanggaran. "Pelanggaran tersebut harus segera dilaporkan ke kanal-kanal pengaduan yang tersedia, seperti Kemendag, Dinas Perdagangan, Balai POM, dan sebagainya," ucap Tulus.

Pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan di pasaran tetap terjaga menjelang Ramadhan dan Lebaran. Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo mencatat, kondisi bahan pangan utama di gudang Bulog masih dalam tahap mencukupi.

Di antaranya beras yang masih berkisar di angka 2 juta ton, gula pasir 57 ribu ton dan daging kerbau 14.300 ton. Selain itu, bawang merah ada di kisaran 26,72 ton, jagung 120 ribu ton dan tepung 500 ton.

Dengan total tersebut, Imam memastikan, masyarakat tidak perlu cemas dengan stok bahan pangan di pasaran saat Ramadhan dan Lebaran nanti. Hanya saja, ia mengakui, bawang putih masih terus menjadi perhatian karena stoknya hanya 0,60 ton.

"Maka itu, hanya bawang putih yang sedikit mengkhawatirkan," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/4).

Untuk permasalahan tersebut, Imam menjelaskan, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor 115 ribu ton bawang putih kepada swasta. Ia berharap, keputusan tersebut mampu menurunkan harga bawang putih yang menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sudah mencapai Rp 47.850 per kilogram per hari ini.

Imam menjelaskan, pihaknya terus menggenjot intensitas penyaluran pangan inti jelang Ramadhan dan Idul Fitri di berbagai daerah. Hal ini dilakukan seiring dengan potensi peningkatan permintaan pasar. "Umumnya, minimal 10 persen harus naik," katanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA