Rabu, 17 Safar 1441 / 16 Oktober 2019

Rabu, 17 Safar 1441 / 16 Oktober 2019

DPR Puji Kementan dalam Menguatkan Nilai Tukar Rupiah

Kamis 13 Sep 2018 08:05 WIB

Red: EH Ismail

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan agenda membahas Rancangan Anggaran 2018, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan isu-isu faktual, di Gedung DPR, Rabu (12/9).

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan agenda membahas Rancangan Anggaran 2018, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan isu-isu faktual, di Gedung DPR, Rabu (12/9).

Ketua Komisi IV DPR: Kementerian lain harus meniru langkah Kementan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR RI, Edi Prabowo mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tengah jatuh. Selain itu, Edi memuji langkah Kementan yang terus meningkatkan investasi asing di sektor pertanian.

“Saya sangat mendukung apa yang Menteri Pertanian lakukan saat ini. Kementan selain fokus terhadap pembangunan pertanian, Kementan juga berhasil membawa investor untuk berivestasi di indonesia. Harusnya ini dapat ditiru oleh kementerian lain,” kata Edi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian,  dengan agenda membahas Rancangan Anggaran 2018, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan isu-isu faktual, di Gedung DPR, Rabu (12/9).

Sementara dalam pidato pengantar, Mentan Amran Sulaiman menyampaikan program kerja Kementan pada 2019. Kementan akan fokus dalam pengembangan infrastruktur dan korporasi petani untuk percepatan peningkatan produksi dan ekspor pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Amran menjelaskan, kegiatan utama dalam program tersebut adalah  produksi  dan  perbanyakan  benih/bibit  melalui  pengembangan  nursery/kebun  benih/bibit; peningkatan  penyediaan  air  melalui perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan embung, long storage, dam parit; modernisasi pertanian melalui peningkatan bantuan alsintan; pengembangan komoditas strategis padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai dan bawang merah; percepatan peningkatan bawang putih dan pengembangan komoditas substitusi impor; penyediaan dan perbanyakan indukan sapi dan UPSUS SIWAB; pencetakan sawah di wilayah perbatasan dan daerah pengembangan baru dan optimasi lahan kering dan lahan rawa, peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasional; pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di daerah perbatasan,dan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani miskin di pedesaan.

“Beberapa kegiatan utama di atas diarahkan untuk pencapaian produksi komoditas strategis yang ditargetkan sebagai berikut: padi 84 juta ton, jagung 33 juta ton, kedelai 2,8 juta ton, bawang merah 1,41 juta ton, cabai 2,29 juta ton, daging sapi 0,75 juta ton, gula 3,8 juta ton serta target beberapa komoditas sebagaimana pada bahan yang telah Kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR,” ujar Amran.

Amran menambahkan, pelaksanaan kegiatan utama dan pencapaian target produksi itu didasarkan pada pagu anggaran 2019 sebesar Rp21,69 triliun, yang tersebar di 11 titik mulai dari Sekretariat Jenderal, Sejumlah Direktorat Jenderal serta beberapa Badan.

Untuk meyakinkan Komisi IV DPR RI, Amran menguraikan pencapaian yang sudah diraih Kementan dalam empat tahun terakhir. Anggaran yang diterima Kementan, dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan pembangunan pertanian, dan kesejahteraan petani.
 
“Saat Saya serah terima jabatan (sebagai Menteri),  48% dari anggaran merupakan biaya operasional cat gedung, seminar dan seterusnya. Pada 2018, untuk operasional tinggal 3%. Sementara untuk petani yang dulunya hanya 35%, sekarang menjadi 85% untuk benih, bibit, alat mesin pertanian (alsintan),” tutur Amran.

Dengan komposisi anggaran tersebut, Amran menjelaskan ekspor komoditas pertanian Indonesia naik 24%. Investasi juga meningkat menjadi 44 triliun selama empat tahun berturut-turut. Pencapaian ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2018 mencapai 4,7 %, yang dulu hanya 2% atau 3 %, seperti disampaikan BPS dalam Sidang Kabinet.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA