Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Pertamina Pantau Distribusi Elpiji Subsidi ke Pangkalan

Jumat 24 May 2019 15:33 WIB

Red: Gita Amanda

Pertamina

Pertamina

Foto: borneomagazine.com
Pertamina rutin melakukan pemantauan untuk memastikan elpiji subsidi tepat sasaran.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Barat secara rutin melakukan pemantauan stok dan distribusi di tingkat pangkalan-pangkalan elpiji subsidi, sehingga penyalurannya memang tepat sasaran, yakni kepada masyarakat tidak mampu.

"Inisiatif kami meninjau langsung secara rutin distribusi dan stok elpiji tiga kilogram ini, untuk mengetahui kendala sebenarnya di masyarakat dalam mendapatkan elpiji subsidi tersebut, serta memastikan harga jualnya di tingkat pangkalan sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) sesuai edaran Gubernur Kalbar sebesar Rp 16.500 per tabung," kata Branch Marketing Pertamina Kalbar dan Kalteng, Muhammad Ivan Syuhada di Pontianak, Jumat (24/5).

Selain itu, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi dan mengimbau kepada Horeka (Sektor Usaha Hotel dan Restoran dan Kafe) agar menggunakan elpiji nonsubsidi mulai dari Bright Gas 5,5 kilogram, kemudian tabung 12 kilogram dan lainnya. "Sehingga elpiji tiga kilogram memang dibeli sesuai dengan peruntukannya, yakni digunakan oleh masyarakat miskin atau tidak mampu yang ada di Kalbar," katanya.

Memang, menurut dia hingga saat ini belum sempurna, sehingga pihaknya terus melakukan pemerataan pangkalan-pangkalan elpiji subsidi, yang kini terus berproses, serta kalau ada masalah-masalah dengan cepat bisa ditanggulangi. Pertamina sudah menerapkan pelayanan proaktif, yakni dengan turun langsung ke lapangan, bahkan sepanjang bulan Ramadhan ini dalam seminggu bisa dua hingga tiga kali turun ke lapangan guna melihat langsung distribusi elpiji subsidi mulai dari pangkalan.

Selain itu, menurut dia pihaknya juga menggandeng Hiswana Migas dan Satpol-PP kabupaten atau kota dalam melakukan sidak atau memantau langsung distribusi elpiji subsidi agar tepat sasaran. "Bahkan dalam waktu dekat ini kami akan memberikan diskon khusus bagi ASN (aparatur sipil negara) yang menggunakan elpiji nonsubsidi, yang didukung oleh Wali Kota Pontianak dan Gubernur Kalbar," katanya.

Dia menambahkan masih banyak faktor juga kalau Horeka yang masih menggunakan elpiji tiga kilogram, salah satunya kemudahan dalam mendapatkannya, ukurannya tidak terlalu besar, dan ada juga memang untuk kepentingan bisnis. "Sehingga kami dan pemerintah daerah setempat dalam hal itu terus melakukan edukasi dan mengambil tindakan nyata, salah satunya menukarkan dua tabung tiga kilogram kepada satu tabung Bright Gas 5,5 kilogram (nonsubsidi)," katanya.

Ivan menyatakan, seberapa besarpun pihaknya menambah stok dan distribusi kalau di lapangan tetap tidak tepat sasaran, dan kalau di lapangan tidak diingatkan maka akan sia-sia semuanya. "Makanya yang harus dilakukan adalah benar-benar membatasi pembelian elpiji tiga kilogram oleh pihak pengecer yang akan mereka jual kembali pada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak," ungkapnya.

Menurut dia, pihaknya sudah menegaskan dalam surat edaran, bahwa maksimal para pangkalan menjual elpiji tabung tiga kilogram kepada pengecer itu, maksimal 10 hingga 15 persen saja, menjual elpiji subsidi tersebut. Sementara 85 persennya kepada masyarakat langsung yang berhak.

"Sehingga kami sudah mewajibkan pembelian elpiji subsidi dengan menunjukkan KTP agar memang yang membeli benar-benar masyarakat yang berhak dan tidak berulang," katanya.

Menurut dia, atas tindakan tersebut, respon pemerintah kabupaten atau kota sangat bagus, salah satunya mengeluarkan surat edaran bahwa ASN wajib menggunakan elpiji nonsubsidi, kemudian mendukung dengan menurunkan Satpol-PP ketika melakukan sidak di tingkat Horeka. "Untuk harga di tingkat pangkalan elpiji juga harus menjual sesuai HET, apabila menjual di atas tersebut, maka agen elpiji yang memberikan sanksi, dan hal itu sudah banyak pihak pangkalan yang diberikan sanksi, mulai dari teguran pertama, kedua hingga PHU (pemutusan hubungan usaha)," katanya.

Sementara sanksi bagi Horeka menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat, bisa berupa tidak memperpanjang izin usaha dan lainnya. "Untuk antisipasi peningkatan permintaan menjelang, sepanjang bulan Ramadhan dan Lebaran, kami sudah menambah stok secara bertahap sebanyak 136 ribuan tabung dari kebutuhan normal," ujarnya.

Menurut dia, penambahan stok dan pasokan dengan ditambahnya sebanyak 136 ribuan tabung itu sudah berlebih. "Sehingga fokus kami saat ini adalah turun langsung guna memastikan bahwa yang menggunakan elpiji subsidi tersebut memang masyarakat yang berhak," katanya.

Pertamina Wilayah Kalbar, hari ini melakukan pemantauan langsung distribusi elpiji subsidi di tiga pangkalan di wilayah Kota Pontianak, diantaranya di pangkalan elpiji tiga kilogram Liliyati di kawasan Pasar Flamboyan, dan pangkalan elpiji tiga kilogram Grotius Onasys Khallington kawasan Pasar Mawar, yang hasilnya mereka menjual elpiji subsidi sesuai HET, katanya.

Baca Juga

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA