Sunday, 9 Rabiul Akhir 1440 / 16 December 2018

Sunday, 9 Rabiul Akhir 1440 / 16 December 2018

Kontribusi Energi Surya 6,4 GW pada 2025

Kamis 11 Oct 2018 05:15 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda

Pembangkit listrik tenaga surya di NTT

Pembangkit listrik tenaga surya di NTT

Foto: Republika/Agus Yulianto
Optimisme ini muncul di tengah penurunan harga panel surya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris optimistis, energi surya mampu memberikan kontribusi 6,4 Giga Watt (GW) pada 2025. Sedangkan, capaian pemanfaatan energi matahari di Indonesia baru mencapai 90 Mega Watt (MW) atau belum mencapai dua persen.

Harris mengatakan, optimisme tersebut dilihat dari tren positif pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akibat harga panel surya yang mengalami penurunan signifikan. Harga panel tadinya senilai Rp 100 juta per 1 Kilo Wat (KW), kini tinggal Rp 14 juta hingga RP 18 juta. "Ini indikator bahwa pengguna PLTS akan semakin besar," tuturnya dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (10/10).

Dari tren global, harga listrik yang dihasilkan PLTS juga akan turun. Saat ini, dari hasil bidding negara lain seperti India, tarif tenaga surya bisa tiga sen dolar AS per kilo watt per jam (KWh). Harris menjelaskan, nilai tersebut sudah lebih murah dibanding dengan pembangkit listrik dari tenaga lain seperti batu bara yang mencapai sempat sen dolar AS.

International Renewable Energy Agency (Irena) memprediksi, harga listrik PLTS per KWh akan kembali turun menjadi satu sen dolar AS pada dua sampai tiga tahun mendatang. Ini menjadi indikasi lain yang menguatkan bahwa PLTS akan tumbuh secara baik dan membantu pemerintah mencapai target.

Namun, tetap perlu dukungan lain, misalnya untuk isu intermitensi atau keberlanjutan. Sebab, PT PLN yang saat ini menjadi penyedia listrik di Indonesia masih mengalami keterbatasan distribusi dan teknologi. "Saya rasa ini bisa diatasi secara alamiah dan tentunya akan pemerintah akan menyempurnakan regulasi untuk PLTS agar bisa berkembang baik," katanya.

Untuk mencapai target, Harris mengatakan, Kementerian ESDM telah membangun pembangkit listrik dari energi terbarukan yang bersifat komunal. Misalnya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat atau yang dikenal juga dengan Solar PV Mini Grids. Sampai saat ini, lebih dari 600 PLTS Terpusat yang sudah dibangun mellaui dana APBN. Kapasitasnya bervariasi dari 10 KW sampai 50 KW.

Selain energi surya, pemerintah juga fokus terhadap pengembangan bioenergi yang tengah menjadi tren. Pada 2018, Harris menyebutkan, ada dua proyek besar yang sudah masuk. Satu di antaranya telah dikomersilkan pada Juli. Proyek kedua sedang dalam tahap pembangunan yang sudah 90 persen dibangun dan diprediksi rilis pada November. Di samping itu, ada 22 proyek PLT Bioenergi yang akan dikembangkan dalam beberapa waktu mendatang, baik ekstension ataupun baru.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia memang terbilang lambat. Dari target pemerintah bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, realisasinya masih ada di kisaran tujuh persen.

Salah satu tantangan terbesar dalam percepatan realisasi target adalah kebijakan EBT yang dinamis. Baik itu terkait pemanfaatan energi terbarukan, pokok-pokok perjanjian jual beli listrik maupun penetapan tarif tenaga listrik. "Dampaknya tidak selalu positif bagi para pengembang (EBT)," ujar Fabby.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES