Wednesday, 8 Safar 1440 / 17 October 2018

Wednesday, 8 Safar 1440 / 17 October 2018

Polisi Antisipasi Penimbunan BBM di Papua Barat

Senin 04 Jun 2018 02:45 WIB

Red: Ratna Puspita

Ilustrasi kapal tanker pembawa Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal.

Ilustrasi kapal tanker pembawa Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal.

Foto: Republika/Arif Satrio Nugroho
Langkah antisipasi karena BBM merupakan komoditas nonpangan yang strategis.

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Kepolisian Daerah Papua Barat mengantisipasi praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM)  menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebab, BBM merupakan komoditas nonpangan yang strategis.

Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Pol Budi Santosa mengatakan, dari sejumlah kasus yang pernah ditangani, pelaku bisnis ilegal BBM dapat meraup keuntungan cukup besar. "Yang mereka timbun ini rata-rata BBM subsidi yang mereka beli melalui SPBU kemudian dijual dengan harga di luar subsidi. Untungnya lumayan," kata Budi di Manokwari, Ahad (3/6). 

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan program luar biasa, yakni BBM satu harga untuk menekan kesenjangan terutama di wilayah Papua. Kepolisian tak ingin pragram tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum nakal untuk meraup keuntungan pribadi.

Menurutnya, sanksi bagi penyalur ilegal BBM sudah cukup lumayan berupa kurungan badan selama lima tahun hingga denda mencapai miliaran rupiah. Bahkan, lanjut Budi, kepolisian menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang untuk menjerat pelaku.

Namun, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera teruma bagi pelaku lain yang saat ini masih beroperasi. Budi mengharap kerja sama PT Pertamina untuk mengawasi kinerja SPBU. 

"Para pelaku bisa membeli BBM dengan jumlah tidak wajar karena mereka merasa punya akses di SPBU,” kata dia.

Selain pidana, sanksi lain seperti administrasi, penyegelan, hingga pencabutan izin operasi SPBU bisa dilakukan untuk mengantisipasi keterlibatan SPBU dalam praktik ilegal tersebut. “SPBU pun harus diperketat untuk memutus mata rantai praktik seperti ini," ujarnya.

Ditreskrimsus Polda Papua Barat juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperoleh data valid tentang kuota BBM yang disalurkan ke seluruh daerah. Ini termasuk di pedalaman seperti di Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. 

“Di sana, sudah ada APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Kami perlu tahu berapa kuota bagi setiap APMS dan bagaimana penyaluranya bagi masyarakat," katanya.

Tim akan diturunkan untuk memantau penyaluran BBM di seluruh wilayah. Pihaknya berharap tidak ada kelangkaan BBM menjelang Idul Fitri.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA