Thursday, 18 Ramadhan 1440 / 23 May 2019

Thursday, 18 Ramadhan 1440 / 23 May 2019

Kemenperin tak Ingin Tarif Listrik Turunkan Daya Saing

Kamis 01 Feb 2018 23:50 WIB

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Bayu Hermawan

Pekerja melakukan perbaikan jaringan listrik rumah tangga di Malang, Jawa Timur, Senin (28/8). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga Mei 2017, Tarif Tenaga Listrik (TTL) di Indonesia untuk rumah tangga yang sebesar Rp1.467 per kWh adalah tarif termurah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti di Filipina yang mempunyai tarif sebesar Rp2.359 per kWH, Singapura Rp2.185 per kWH, serta Thailand sebesar Rp1.571 per kWh.

Pekerja melakukan perbaikan jaringan listrik rumah tangga di Malang, Jawa Timur, Senin (28/8). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga Mei 2017, Tarif Tenaga Listrik (TTL) di Indonesia untuk rumah tangga yang sebesar Rp1.467 per kWh adalah tarif termurah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti di Filipina yang mempunyai tarif sebesar Rp2.359 per kWH, Singapura Rp2.185 per kWH, serta Thailand sebesar Rp1.571 per kWh.

Foto: Ari Bowo Sucipto/Antara
Kemenperin berharap kenaikan tarif listrik tidak turun menurunkan daya saing industri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian berharap kenaikan tarif listrik tidak turun menurunkan daya saing industri. Namun, jika kenaikkan tarif listrik tetap terjadi, ada upaya dan kemudahan yang akan diberikan.

Sekjen Kemenperin Harris Munandar mengatakan, kemudahan-kemudahan akan diberikan sehingga struktur biaya tidak terlalu berubah dan tetap menjaga daya saing industri. "Misalnya kemudahan impor atau memperoleh bhn baku, insentif pajak (PPh atau PPN)," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (1/2).

Selain itu, alternatif-alternarif lain yang diusulkan pelaku industri juga akan dipertimbangkan. Asalkan dapat meringankan beban mereka sebagai pelaku usaha.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mempertimbangkan skema baru untuk memasukkan harga batu bara acuan dalam penetapan tarif dasar listrik. Pertimbangan ini didasari oleh porsi penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik masih menjadi tumpuan hingga tahun 2026 nanti.

"Ini akan dicoba untuk reformulasi lagi formula penetapan tarif listrik, bagaimana kalau dengan masuknya harga batu bara. Karena pembangkit kita itu 60 persen energi primernya batu bara. Jadi hingga 2026 masih dominan pakai batu bara, karena harganya lebih kompetitif, namun pembangkitnya juga harus yang teknologinya lebih environment friendly, " ujar Jonan.

Selama ini, harga minyak Indonesia masih jadi faktor utama pengambilan keputusan Tarif Tenaga Listrik. Sementara saat ini porsi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel semakin kecil.

"Sekarang paling 4 persen. Nah targetnya kan kalau sampai 2026 tinggal 0,05 persen. Masak pakai ICP, kalau mau pake HBA, Harga Batubara Acuan," jelas Jonan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional dari batu bara hingga 2016 sebesar 29.880,23 MW dari total 59.656,30 MW. Sedangkan, pembangkit listrik diesel hanya sebesar 6.274,79 MW secara nasional.

Terkait kepastian skema baru tersebut, Jonan belum memutuskan dan masih mencoba bersikap realistis seiring dengan perkembangan pembangkit listrik. "Belum, ini mau dibahas. Kami berusaha coba realistis," tutup Jonan.

Sebagai informasi, perhitungan Tarif Tenaga Listrik masih menggunakan tiga komponen, terdiri dari harga minyak mentah Indonesia atau ICP, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan laju inflasi.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA