Thursday, 25 Safar 1441 / 24 October 2019

Thursday, 25 Safar 1441 / 24 October 2019

Pemerintah Diminta Antisipasi Gejolak Ekonomi Jelang Pelantikan Trump

Rabu 18 Jan 2017 20:55 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Dwi Murdaningsih

Donald Trump

Donald Trump

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global yang timbul pasca pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 20 Januari 2017. Misbakhun menilai bahwa Indonesia, bahkan negara lain di dunia, sedang memantau seperti apa implementasi kebijakan Trump yang proteksionis.

Apalagi, lanjutnya, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) selalu mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Kekhawatiran ini cukup beralasan lantaran iklim ekonomi dunia mau tak mau ikut berimbas ke Indonesia. Misbakhun mengingatkan pemerintah, bahwa perubahan proyeksi pertumbuhan juga menjadi basis bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan persiapan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.

"Bank Dunia dan IMF laukan koreksi dan arahnya akan ke mana? Karena ini akan jadi penting bagi arah kita untuk lakukan koreksi dalam APBNP," ujar Misbakhun, Rabu (18/1).

Selain pengaruh eksternal, Misbakhun juga mengingatkan pemerintah atas adanya pengaruh dari kebijakan di dalam negeri. Salah satunya adalah pengalihan subsidi listrik untuk golongan daya 900 Volt Ampere (VA) secara bertahap tahun ini. Ia menilai hal ini bisa memberikan tekanan bagi masyarakat dan mendorong adanya inflasi. Ia meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi untuk meredam inflasi dari pengalihan subsidi ini.

Sementara itu pemerintah merasa harus memantau lebih ketat perkembangan tiga asumsi makro di tahun 2017 ini sebagai imbas gejolak ekonomi global dan kebijakan ekonomi domestik. Ketiga asumsi makro yang dianggap lebih rawan untuk berfluktuasi di tahun 2017 adalah inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, volatilitas ketiganya dinilai lebih tinggi di tahun 2017 lantaran pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi listrik untuk pelanggan golongan daya 900 Volt Ampere (VA) secara bertahap per Januari ini. Perubahan skema subsidi dari terbuka menjadi tertutup ini, lanjut Sri berpotensi memberikan sumbangan inflasi di masyarakat. Bertambahnya pengeluaran bagi kelompok masyarakat tertentu ini diyakini akan berimbas kepada 3 asumsi makro di atas.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA