Wednesday, 19 Sya'ban 1440 / 24 April 2019

Wednesday, 19 Sya'ban 1440 / 24 April 2019

Dewan Energi: Konversi ke BBG Perlu Ditinjau Ulang

Senin 30 Jan 2012 20:56 WIB

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari

Converter kit dari BBM ke BBG

Converter kit dari BBM ke BBG

Foto: pelitaonline.com

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Rencana pemerintah untuk menurunkan jumlah subsidi dengan melakukan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas perlu ditinjau. "Pasalnya kebijakan itu sulit direalisasikan," kata anggota Dewan Energi Nasional Herman Darnel Ibrahim.

"Konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) itu pekerjaan yang tidak gampang, karena pemerintah harus mempersiapkan keberadaan pasokan gas, restribusi, dan perubahan mesin kendaraan," katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (30/1).

Menurut dia di sela lokakarya energi, anjuran pemakaian BBM pertamax juga bukan solusi yang tepat. Jika dipaksakan, maka akan ada permintaan pertamax dalam jumlah besar, dan belum tentu semuanya mampu dipenuhi oleh Pertamina sehingga yang terjadi justru kekacauan.

"Untuk menekan jumlah subsidi, pemerintah perlu mengurangi penjualan BBM, batu bara, dan gas ke luar negeri. Meskipun pendapatan ekspor mencapai Rp272 triliun, tetapi pendapatan itu juga digunakan untuk subsidi," katanya.

Ia mengatakan konsumsi BBM mencapai 1,2 juta barel per hari. Konsumsi itu tidak sepenuhnya bisa dipenuhi, sehingga perlu impor BBM sekitar 500.000 barel per hari untuk menutupi konsumsi BBM.

"Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah mengubah paradigma kebijakan energi. Energi kita jangan dijual tetapi untuk modal pembangunan, dan strategi efisiensi energi kita maksimalkan melalui energi terbarukan," katanya.

Menurut dia, kebijakan energi nasional belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, subsidi BBM sebesar Rp260 triliun pada 2011 terdiri atas Rp165 triliun untuk BBM dan Rp96 triliun untuk listrik hanya dinikmati sebagian masyarakat.

Selama ini, kata dia, hanya sekitar 65 persen masyarakat yang baru menikmati pasokan aliran listrik yang tersambung di rumahnya. Energi belum menyejahterahkan rakyat, yang tidak dapat listrik, tidak dapat subsidi.

"Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menyediakan sambungan listrik ke seluruh lapisan masyarakat. Hingga 2020, semua penduduk diharapkan dapat energi listrik," katanya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA