Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Pangkas Cost Recovery, Pemerintah Rombak Skema Biaya

Rabu 19 Oct 2016 00:26 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Budi Raharjo

Ladang minyak, ilustrasi

Ladang minyak, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan saat ini pemerintah sedang merombak skema pembiayaan di hulu migas. Luhut menjelaskan, ada beberapa langkah jangka panjang dan jangka pendek yang akan dilakukan pemerintah untuk menurunkan beban cost recovery.

Luhut menjelaskan, pada September 2016 ini saja. Pemerintah memiliki beban cost recovery sebesar 8,32 miliar dolar. Perinciannya, biaya depresiasi sebesar 2,95 miliar dolar AS, biaya administrasi 657 juta dolar AS, biaya produksi 4,03 miliar dolar AS, biaya pembangunan 1,29 miliar dolar AS, dan biaya eksplorasi  91 juta dolar AS.

Luhut mengatakan, perkiraan biaya sampai pada akhir tahun bisa mencapai 11,71 miliar dolar AS. Ini untuk penambahan pada sektor biaya depresiasi dua kali lipat mencapai 4,03 miliar dolar AS. Lalu, biaya administrasi sebesar 899 juta dolar AS, biaya produksi 5,52 miliar dolar AS dan biaya pembangunan sebesar 1,7 miliar dolar AS serta biaya eksplorasi yang meningkat hingga 124 juta dolar AS.

"Kita gak mau banyak begini, kita mau tahun depan kita bisa 10,5 miliar dolar AS. Ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh," ujar Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Selasa (18/10)
 
Luhut menjelaskan, dalam tahap jangka panjang, ke depan pemerintah akan menghilangkan pembiayan tidak perlu dengan melakukan database yang terpusat dan terintegrasi. Luhut mengatakan data yang terpusat dan terintegrasi ini bisa memantau biaya apa saja yang dikeluarkan oleh KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama).
Selain itu, perlu juga dilakukan compliance review terhadap PTK 007. "Kita juga akan menggunakan right to audit pada tahun ini. dan sudah kita terapkan pada 7 vendor KKKS, ternyata ditemukan illicit payment," ujar Luhut di Kemenko Maritim, Selasa (18/10).

Luhut menjelaskan, selain melakukan audit atas pembayaran yang tidak perlu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas evaluasi program dan anggaran KKKS. Hal ini bisa ditempuh dengan rapat evaluasi program dan anggaran KKKS sehingga proses konsultasi dan pengambilan keputusan oleh manajemen lebih cepat dan dapat menggunakan software evaluasi biaya yang dimiliki SKK Migas seperti IHS Questor.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA