Monday, 13 Jumadil Akhir 1440 / 18 February 2019

Monday, 13 Jumadil Akhir 1440 / 18 February 2019

Pemerintah Targetkan Penghematan BBM Enam Juta Kiloliter

Senin 07 May 2012 13:43 WIB

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari

Pemerintah direncanakan akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi per 1 Mei nanti untuk menghemat konsumsi BBM.

Pemerintah direncanakan akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi per 1 Mei nanti untuk menghemat konsumsi BBM.

Foto: Republika/Wihdan Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menargetkan kebijakan lima langkah penghematan mampu menghemat hingga enam juta kilo liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sehingga, menurut Jero Wacik, kuota BBM bersubsidi dapat dikendalikan di sekitar 40-42 juta kiloliter.

"Kalau tidak dilakukan penghematan, perkiraan saya bisa mencapai 47 juta kilo liter," katanya. di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/5). Ia mengatakan, kebijakan lima langkah penghematan tersebut akan segera dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM pada Mei ini.

Lima langkah penghematan tersebut yaitu, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil dinas pemerintah pusat, BUMN, BUMD, kepala daerah secara bertahap. Kedua, pelaksanaan konversi dari BBM ke BBG. "Gas itu murah dan jumlahnya banyak kita punya. Harus kita pakai. Memang teknologinya harus dilengkapi, SPBG-nya ditambah," katanya.

Ketiga, perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Untuk itu, nantinya, Pertamina akan memasok solar non subsidi. "Jadi jangan perusahaan besar untungnya banyak, ngambil solar di pompa bensin, truk-truknya ngantri. Jangan. Nanti akan diawasi dengan Pemda (pemerintah daerah)," katanya.

Kemudian, PLN tidak diperkenankan lagi membangun pembangkit listrik baru yang menggunakan BBM. "Pakailah batu bara, gas, geothermal, matahari, pembangkit listrik tenaga air (hidro) untuk PLTA yang besar dan biogas. Tenaga matahari kita dorong besar-besaran," katanya.

Terakhir yakni pengaturan penggunaan listrik gedung-gedung pemerintah. Untuk itu, menurut dia, pihaknya akan membentuk satuan-satuan pengawas untuk pelaksanaannya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Perawatan JPO di Kawasan Karet

Senin , 18 Feb 2019, 17:45 WIB