Tuesday, 21 Safar 1443 / 28 September 2021

Tuesday, 21 Safar 1443 / 28 September 2021

Holding Jasa Survei Siapkan Sistem Cegah Illegal Mining

Selasa 03 Aug 2021 01:37 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Nidia Zuraya

area pertambangan

area pertambangan

Foto: Republika
Menteri BUMN meminta holding jasa survei menyiapkan sistem pencegahan ilegal mining.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) Haris Witjaksono mengatakan holding jasa survei yang terdiri atas Surveyor Indonesia bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan PT Sucofindo  menyepakati kerja sama pengembangan beberapa sektor seperti Geospasial, Sertifikasi Halal, TKDN, Ilegal Mining dan Green Economy.

Haris menilai sektor tersebut akan menjadi basis dan cikal bakal tumbuhnya portofolio baru pada jangka menengah dan panjang. Hal ini, ucap Haris, sejalan dengan strategi perushaaany dalam mencapai target kinerja yang mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020 hingga 2024 yang telah diselaraskan dengan rencana strategis klaster jasa survei berupa strategic pillar initiatives dan strategic foundation.

Haris mengatakan segmen layanan Surveyor Indonesia selama ini mencakup sektor migas dan sistem pembangkit, mineral dan batubara, infrastruktur, serta penguatan institusi dan kelembagaan. 

"Sektor lain yang menjadi target pasar dan akan dikembangkan melalui strategic partnerships adalah information, communication technology (ICT); lingkungan dan agrikultur; makanan; kesehatan; energi baru terbarukan (EBT); serta unfrastruktur transportasi," ujar Haris saat media briefing Surveyor Indonesia yang digelar secara virtual pada Senin (2/8).

Kata Haris, Menteri BUMN Erick Thohir juga meminta holding jasa survei menyiapkan sistem pencegahan praktik illegal mining atau penambangan liar yang merugikan pendapatan negara dalam bentuk PNBP. Perusahaan, ucap Haris, terus melakukan percepatan digitalisasi dalam pemantauan aktivitas penambangan liar.

 "Saat ini proses sistem digitalisasi terhadap seluruh lini bisnis sedang berjalan sangat masif, bahkan sudah separuh lebih aktivitas bisa kita kendalikan dan awasi langsung. Proses manual separuh lebih sudah beralih ke digitalisasi," ucap Haris.

Haris mengatakan proses digitalisasi juga diarahkan pada desentralisasi layanan untuk industri migas yang selama ini berjalan secara terpusat. Surveyor, ucap Haris, telah melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas pada setiap titik layanan di daerah agar mampu melayani kebutuhan di sektor industri migas.

"Proses desentralisasi ini harus didukung digitalisasi proses bisnis. Kalau kita hanya serahkan seluruh aktivitas ke daerah tanpa ada sebuah perbaikan dari sisi digitalisasi maka kita sangat berisiko," ungkap Haris.

Haris mengatakan sektor migas masih menjadi andalan bagi pertumbuhan kinerja Surveyor Indonesia dengan kontribusi sebesar 41,1 persen dari total pendapatan perusahaan pada 2020. Haris menyebut sektor migas tetap menjadi tumpuan bagi pendapatan perusahaan mengingat sangat berkaitan dengan penyaluran bahan bakar, gas, dan listrik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA