REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut perubahan iklim merupakan tantangan global yang memiliki tekanan mendalam. Hal ini menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan di tengah pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi global. Hal ini menyusul banyaknya negara yang melakukan pembangunan, sehingga berpotensi terhadap kenaikan suhu dunia.
“Karena dunia bulat dan kita hidup dalam bumi yang sama. Climate change tentu memengaruhi seluruh makhluk dan manusia di dunia sama seperti pandemi, tidak ada satu negara yang bisa terbebas dari ancaman climate change,” ujarnya saat acara ESG Capital Market Summit 2021 yang digelar secara virtual, Selasa (27/7).
Menurutnya pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendorong mobilitas masyarakat maupun meningkatkan penggunaan energi, sehingga tekanan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi semakin nyata.
“Seluruh kegiatan manusia juga semakin menghasilkan CO2 emission atau emisi karbon yang mengancam dunia dalam bentuk kenaikan suhu,” ucapnya.
Sri Mulyani menuturkan dunia sedang berlomba-lomba menurunkan potensi kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat agar terhindar dari dampak katastropik yang akan memengaruhi seluruh makhluk hidup jika tidak segera ditangani.
“Hal ini akan sama dengan pandemi Covid-19 yaitu tidak akan ada satu negara pun yang mampu terbebas dari ancaman dampak dari perubahan iklim,” ucapnya.
Sri Mulyani mencontohkan untuk mengatasi Covid-19 negara harus siap dari sistem kesehatan, kemampuan fiskal, disiplin sampai upaya mendapatkan vaksin. Jika beberapa faktor tersebut bisa dikondisikan tentu berdampak negatif pandemi Covid-19 tidak begitu besar ke negara, sebaliknya negara yang tidak siap akan mendapatkan dampak yang berat.
“Climate change juga akan sama, negara-negara yang miskin mungkin akan mendapatkan dampak yang jauh lebih berat,” ucapnya.
Maka itu, Sri Mulyani menegaskan penanganan perubahan iklim membutuhkan komitmen dari semua pihak karena sama dengan pandemi Covid-19 yang tidak bisa hanya bergantung pada satu aktor.
“Tidak hanya bergantung pada satu aktor apakah pemerintah, satu negara meskipun powerfull sekalipun tidak akan bisa. Satu perusahaan tidak akan bisa, satu sektor tidak akan bisa. Jadi ekosistem seluruh dunia harus berubah,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
