REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan kesiapannya menyerap tambahan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Hal ini menyusul tingginya minat masyarakat dapat memiliki rumah FLPP.

Direktur BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perseroan mengharapkan tambahan kuota KPR subsidi baik melalui skema FLPP, subsidi selisih bunga (SSB), maupun skema KPR bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). 

"Karena kami sangat meyakini permintaan KPR subsidi pada 2021 akan lebih tinggi dari 2020," ujar Nixon ketika dihubungi Republika, Kamis (19/11).

Menurut Nixon, sudah sewajarnya kuota FLPP ditambah karena pertumbuhan di sektor perumahan akan mendorong naiknya pertumbuhan industri pendukung dan penyerapan tenaga kerja kembali. 

"BTN siap menyerap tambahan kuota FLPP," ujarnya.

Hingga kuartal tiga 2020, BTN menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 254,91 triliun. Dari angka tersebut, KPR masih mendominasi, yakni senilai Rp 196,51 triliun atau naik 1,39 persen year on year (yoy). Dari total penyaluran KPR, porsi KPR subsidi mencapai Rp 116,32 triliun atau lebih tinggi dibandingkan KPR non-subsidi sebesar Rp 80,18 triliun. 

Secara terpisah, Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan, pemerintah telah menargetkan kuota penyaluran dana FLPP sepanjang tahun ini sebesar 102.500 unit hunian. Tercatat saat ini dana FLPP telah disalurkan sebanyak 102.665 unit senilai Rp 10,52 triliun atau sebanyak 100,16 persen dari target.

Dari nilai rupiah yang ditugaskan kepada PPDPP untuk menyalurkannya, maka masih terserap sebesar 95,66 persen. Masih ada dana FLPP sebesar 4,34 persen dari Rp 11 triliun yang diamanatkan pemerintah kepada PPDPP. 

"Kami optimistis sisa tahun anggaran 2020 akan menyalurkan hingga 110 ribu unit atau secara tepatnya menurut perhitungan mencapai 107.600 unit rumah," kata Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika