REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) kembali mendonasikan sejumlah batuan dalam rangka menekan dampak pandemi virus Corona atau Covid-19 di Indonesia. Bersama China Energy yang menjadi partner di PLTU Jawa 7, PT PJB mendonasikan ventilator, rapid test kit, dan alat pelindung diri (APD) yang diserahkan kepada Yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kamis (9/7).

Bantuan ini merupakan kali kedua PT PJB mendonasikan peralatan medis setelah sebelumnya melalui PLTU Jawa 8, PT PJB juga memberikan donasi berupa ventilator, rapid test kit, dan APD melalui Yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri.

Direktur Utama (Dirut) PT PJB, Iwan Agung Firstantara mengatakan, bantuan berupa alat medis tersebut merupakan bentuk komitmen PT PJB sebagai anak usaha PT PLN (Persero) mendukung upaya pemerintah menekan dampak pandemi Covid-19. Iwan Agung mengaku sangat bangga ketika komitmen ini diapresiasi langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dengan diberikannya penghargaan kepada PT PLN (Persero) selaku induk usaha PT PJB. Penghargaan sendiri diserahkan ke Direktur Human Capital Management PLN, Syofvi Felienty Roekman selaku Ketua Tim Manajemen Krisis Covid-19.

"Sinergi yang baik berupa penyerahaan bantuan alat kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT PJB sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) dengan partner usahanya," ungkap Iwan Agung secara tertulis, baru-baru ini.

Iwan Agung menambahkan, selain bantuan yang disalurkan melalui Yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri, jajaran PT PJB juga telah menyalurkan sejumlah bantuan demi menanggulangi wabah Covid-19 yang dilakukan seluruh unit pembangkitan PT PJB yang tersebar di seluruh Indonesia. Upaya ini, Iwan Agung bilang juga merupakan komitmen PT PJB untuk terus peduli terhadap masyarakat sekitar pembangkit.

"PT PJB berkomitmen membantu penyediaan kebutuhan peralatan dan operasional medis yang diharapkan bisa menambah kesiapan garda terdepan penanganan Covid-19 di Indonesia," imbuh Iwan Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika