REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih menyatakan, dengan penurunan pendapatan akibat wabah Covid-19, pelaku IKM makanan diharapkan menjadi salah satu penerima bantuan dari pemerintah.

Gati menjelaskan, IKM makanan mengalami penurunan omzet hingga 50 persen. Bahkan terdapat IKM yang penjualannya menurun hingga 90 persen. 

Pada akhirnya, mereka menjual secara obral stok yang ada. "Tujuannya agar tidak menumpuk di gudang sekaligus supaya mendapat pemasukan," kata Gati melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Senin, (13/4).

Maka itu, IKM masih terus menjalankan penjualan secara daring agar tetap mendapatkan pemasukan. Mereka berharap, akses pengiriman barang tetap bisa berjalan meski diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, jelas Gati, IKM makanan mengharapkan sejumlah bantuan dari pemerintah. Di antaranya berupa bantuan modal usaha, penundaan pembayaran kredit perbankan, stabilisasi harga bahan baku pangan agar kembali seperti semula. Termasuk intervensi pemerintah pusat demi menjamin ketersediaan bahan baku sampai ke daerah, terutama gula pasir.

Diharapkan pula bantuan dari pemerintah baik hibah maupun pinjaman, penundaan pembayaran iuran PDAM dan PLN, keringanan pembayaran BPJS karena karyawan dirumahkan, penundaan pembayaran pajak, hingga subsidi biaya pengiriman untuk penjualan daring. Terutama untuk Indonesia bagian timur yang mengalami kendala mahalnya biaya kirim.

Gati menambahkan, kini IKM melakukan penggiliran jam kerja, yang berarti akan terjadi pengurangan pendapatan pegawai karena upah dibayar secara harian. "Tampaknya kondisi ini berlaku di sebagian besar IKM makanan," ungkap dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika