REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi tugas dan fungsi lingkup Kementerian BUMN dan BKPM di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (30/3).

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan nota kesepahaman ini bertujuan guna memberikan kepastian perizinan bagi sejumlah proyek strategis BUMN. "Proyek yang ditargetkan Bapak Presiden, kita jalan terus, terasuk kereta cepat," ucap Erick dalam konferensi digital dengan media di Jakarta, Senin (30/3).

Erick menyampaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang akan terkendala dengan tidak bisa masuknya tenaga kerja asal China ke Indonesia lantaran wabah virus corona. Namun, Erick memastikan proyek tersebut tetap akan berjalan. Sebab transportasi publik sangat vital mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia, terutama yang berada di Jabodetabek dan Bandung.

"Pada saat ini kondisi bermitra kita dengan China, tentu tenaga kerja asing belum bisa masuk, tentu pasti ada penundaan, tapi proyek jalan terus," ucap Erick. 

Selain kereta cepat, kata Erick, proyek strategis lain yang tetap berjalan adalah proyek 35 ribu megawatt meski mungkin akan ada pengkajian ulang untuk pemetaan proyeknya. Kata Erick, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah melakukan pemetaan dalam melihat kebutuhan industri yang bisa disinergikan saat ini.

"Contoh di Jawa Timur ada Freeport perlu yang namanya powerplant untuk smelter. Itu nanti akan disinergikan dengan PLN, bukan semuanya bikin sendiri-sendiri," lanjut Erick. 

Erick tak ingin Indonesia tertinggal dari negara-negara lain yang sudah mulai melanjutkan proyek-proyek strategis seperti China yang mulai pulih dari dampak wabah virus corona. Erick meminta para direksi BUMN untuk tetap memastikan berjalannya proyek strategis nasional. 

"Jadi, proyek ini tetap jalan, jangan sampai nanti ketika kita butuh listrik, adanya mobil listrik, nah kita terlambat lagi," kata Erick. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika