Tuesday, 20 Zulqaidah 1440 / 23 July 2019

Tuesday, 20 Zulqaidah 1440 / 23 July 2019

Luhut: Pelabuhan Terintegrasi Tekan Biaya Logistik 45 Persen

Selasa 25 Jun 2019 18:24 WIB

Red: Nidia Zuraya

(dari kiri) Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto dan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

(dari kiri) Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto dan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Foto: Antara/Aprillio Akbar
Pelabuhan terintegrasi ini untuk mendukung pelayaran langsung tanpa transit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut konsep pelabuhan terintegrasi atau integrated port network (IPN) diharapkan dapat menekan biaya logistik hingga 45 persen. Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6), Luhut menjelaskan konsep tersebut diharapkan sudah bisa diimplementasikan pada 2020 mendatang untuk mendukung direct call.

Baca Juga

"Sekarang studinya sedang dibuat Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan sudah final. Saya pikir dalam satu pertemuan lagi akan selesai. Saya berharap ini sudah bisa diimplementasikan di tahun depan," katanya.

Luhut menuturkan, meski telah ada pelayaran langsung tanpa transit (direct call) dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, kapal-kapal pengangkut itu nyatanya masih melakukan transit di Singapura. Mantan Menko Polhukam itu menyebut Singapura mengakomodasi 32 juta TEUs kontainer di mana dari angka tersebut, separuhnya atau sekitar 17 juta TEUs merupakan kontainer dari Indonesia.

Oleh sebab itu, Luhut mengatakan Indonesia sudah saatnya membutuhkan hub tersendiri. "Jadi dengan studi yang dibuat Bappenas, kita sampai pada kesimpulan, kita bikin hub sendiri apakah di Medan Kuala Tanjung, atau Tanjung Priok, atau mungkin Surabaya. Dari situ kita langsung direct call ke luar negeri, tidak lagi melalui Singapura sehingga akan membuat cost kita turun 35-45 persen," paparnya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada masalah yang terjadi dalam penetapan hub pelayaran direct call, yakni penolakan di daerah. "Tapi saya pikir, national interest kita yang paling penting. Yang penting, daerah-daerah itu tidak dirugikan," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA