Kamis, 17 Syawwal 1440 / 20 Juni 2019

Kamis, 17 Syawwal 1440 / 20 Juni 2019

Sampai April 2019, APBN Defisit Rp 101 Triliun

Kamis 16 Mei 2019 20:51 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Dwi Murdaningsih

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019)

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019)

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Menkeu Sri Mulyani menilai kondisi defisit masih aman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang Januari sampai April 2019 mencatatkan, pertumbuhan pada pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara tumbuh 0,50 persen dari Rp 528,07 triliun menjadi Rp 530,74 triliun. Sementara itu, belanja negara meningkat 8,38 persen dari Rp 582,95 triliun menjadi Rp 631,78 triliun.

Baca Juga

Dengan kombinasi realisasi tersebut, kinerja APBN sampai April 2019 mencatatkan mencatatkan defisit Rp 101,04 triliun atau 0,63 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai keseimbangan primernya negatif Rp 18,44 triliun. 

"Kondisi tersebut masih aman," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers mengenai realisasi kinerja APBN di Jakarta, Kamis (16/5).

Selain pendapatan dan belanja, defisit anggaran juga mengalami kenaikan. Pada Januari sampai April 2018, realisasi defisitnya adalah 54,87 triliun. Artinya, terjadi kenaikan hingga 84 persen selama setahun.

Dari keseluruhan total pendapatan, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 436,41 triliun atau 24,43 persen dari target APBN. Jumlah tersebut tumbuh 4,72 persen dibandingkan realisasi periode yang sama pada APBN tahun 2018, sebesar Rp 416,73 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) membukukan realisasi Rp 93,97 triliun atau 24,84 persen dari target APBN 2019. Pencapaian tersebut turun 14,85 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu, di mana PNBP mencapai Rp 110,35 triliun.

Sri mengatakan, secara keseluruhan, PNBP tahun lalu dan tahun 2017 mengalami kondisi positif berturut-turut. Kondisi ini lantas berubah pada tahun 2019 karena faktor eksternal. "Ini persis dengan situasi 2014 dan 2015, di mana PNBP mengalami tekanan dalam," tuturnya.

Pada 2014 dan 2015, ekonomi Indonesia mengalami tekanan terhadap stabilitas ekonomi yang muncul dari segala arah. Hal ini dikarenakan terjadi berbagai pergeseran fundamental perekonomian dunia.

Salah satu penyumbang kontraksi PNBP sendiri adalah tren penurunan Indonesian Crude Price (ICP) periode Januari sampai April 2019 sebesar 62,44 dolar AS per barel dibandingkan ICP Januari hingga April 2018, yakni 64,13 dolar AS per barel. Secara total, Sri menjelaskan, pendapatan negara menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masih berada dalam kondisi baik. Hal ini terjadi di tengah kecenderungan tekanan baik dari luar ataupun dalam. "Ini terefleksi dari penerimaan perpajakan kita," ujarnya.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 370,05 triliun atau 22,64 persen dari pagu APBN tahun 2019. Angka tersebut tumbuh 11,79 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 261,73 triliun atau 31,66 persen dari pagu APBN 2019. Pencapaian tersebut tumbuh 3,89 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Dengan demikian, Sri mengatakan, keseimbangan primer sampai akhir April tercatat defisit Rp 18,4 triliun. Ini berbeda jauh dengan kondisi tahun lalu yang positif Rp 24,4 triliun.

Realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 30 April 2019 sebesar Rp 143,84 triliun. Termasuk di antaranya untuk pembiayaan investasi Rp 2,50 triliun, terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp 42,79 triliun.

Sri mengatakan, hal tersebut menunjukkan tekanan terhadap pendapatan negara, sementara tingkat belanja relatif sama. Bahkan, belanja untuk kementerian/ lembaga menguat. "Perpaduan ini menghasilkan kondisi APBN defisit lebih tinggi dari tahun lalu," ujarnya.

Tapi, Sri meyakini, pelaksanaan APBN masih terkendali. Pemerintah juga akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi segala tekanan, terutama dari kondisi ekonomi global.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA