Thursday, 17 Syawwal 1440 / 20 June 2019

Thursday, 17 Syawwal 1440 / 20 June 2019

Jokowi: Indonesia Berpeluang Masuk Lima Besar Ekonomi Dunia

Kamis 09 May 2019 13:28 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Nidia Zuraya

Presiden Joko WIdodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) disaksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Presiden Joko WIdodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) disaksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Ada tiga persoalan besar yang harus dituntaskan untuk menjadi negara ekonomi besar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dalam lima besar negara ekonomi terkuat di dunia. Bahkan, kata dia, Indonesia juga berpeluang besar masuk dalam empat besar negara ekonomi terkuat pada 2045.

Baca Juga

Kendati demikian, masih banyak persoalan dan berbagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (9/5).

"Jangan dipikir kita biasa-biasa saja tahu-tahu masuk ke 4 besar ekonomi terkuat dunia, ke 5 besar ekonomi terkuat. Nggak ada seperti itu. Rumus seperti itu nggak ada," ujarnya.

Menurut Jokowi, persoalan pertama yang harus diselesaikan yakni pemerataan infrastruktur. Karena itu, ia meminta kepala daerah agar segera mengkoneksikan infrastruktur yang telah terbangun dengan kawasan industri, kawasan wisata, pusat produksi pertanian, dan berbagai lokasi produksi lainnya di masing-masing daerah.

"Artinya apa? Kalau jalan gedenya sudah, jalan tengah jalan kecilnya disambungkan ke sana, secepat-cepatnya. Karena tanpa itu, tidak ada daerah yang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Persoalan kedua yakni penyerdehanaan kelembagaan dan juga perizinan. Jokowi mengatakan, banyak perizinan baik di pemerintah pusat maupun di daerah harus dipangkas. Sehingga tak menyulitkan para investor saat mengurus perizinan.

"Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya," ujar Jokowi.

Ia berpendapat, semakin sederhana birokrasi dan struktur kelembagaan pemerintah maka akan membuat negara juga semakin cepat untuk bergerak maju.

Persoalan ketiga yakni pembangunan SDM.  Jokowi menyampaikan pembangunan SDM menjadi fokus utama pemerintah saat ini.

Berdasarkan data terakhir yang diterima, 51 persen jumlah tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan SD. Karena itu, pada tahun ini pemerintah akan menyelenggarakan pelatihan secara besar-besaran untuk meningkatkan ketrampilan SDM Indonesia.

"Upskilling atau reskilling harus dilakukan besar-besaran," kata dia.

Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan link and match antara siswa kejuruan khusus dengan industri yang ada. Sehingga tenaga kerja yang ada pun dapat terserap. Jokowi juga ingin agar sekolah-sekolah kejuruan menciptakan jurusan-jurusan baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

"Zaman sekarang sudah masuk digital ekonomi, SMK kita masih jurusannya jurusan bangunan. Sudah 50 tahun lebih jurusan bangunan. Siapkan SDM kita untuk hal-hal yang baru," ujar Jokowi.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA