Jumat, 19 Ramadhan 1440 / 24 Mei 2019

Jumat, 19 Ramadhan 1440 / 24 Mei 2019

Bappenas Ajak Australia Investasi di 10 Bali Baru Indonesia

Senin 12 Nov 2018 20:45 WIB

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Dwi Murdaningsih

Wisatawan menikmati senja di Pantai Patuno, Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Wisatawan menikmati senja di Pantai Patuno, Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Investasi sektor pariwisata di Indonesia tumbuh secara konstan selama 5 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, GOLD COAST -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengundang Australia untuk berinvestasi dalam pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Bambang pun menawarkan skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) kepada para investor.

"Melalui perjanjian kemitraan, saya berharap IA-CEPA (Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) dapat meningkatkan daya saing dan investasi pada sektor prioritas pariwisata terutama pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia,” kata Bambang dalam acara Konferensi Biennial Australia Indonesia Business Council (AIBC), di Gold Coast, Australia seperti dikutip dari siaran pers yang diterima pada Senin (12/11).

Bambang mengatakan, tren investasi sektor pariwisata di Indonesia justru tumbuh secara konstan selama lima tahun terakhir. Nilai realisasi investasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas mencapai 46,7 persen dari total investasi sektor pariwisata pada 2012 hingga 2017. Namun, sebagian besar realisasinya hanya terjadi di Jakarta.

"Untuk itu, penting bagi kami untuk meningkatkan aliran investasi pada destinasi pariwisata prioritas lainnya,” kata Bambang.

Bambang menyebut, anggaran pemerintah hanya dapat memenuhi 41,3 persen dari total kebutuhan infrastruktur sementara sisanya diharapkan dapat dipenuhi oleh BUMN dan sektor swasta. Oleh karena itu, menurut Bambang, skema PINA dapat dimanfaatkan meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan dengan memobilisasi dana jangka panjang, mendorong daur ulang investasi proyek brownfield, serta meningkatkan kapasitas permodalan pembangunan dengan estafet instrumen keuangan di setiap fase pembangunan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA