Selasa, 16 Jumadil Awwal 1440 / 22 Januari 2019

Selasa, 16 Jumadil Awwal 1440 / 22 Januari 2019

Dirut: Keuangan PLN Baik-Baik Saja

Jumat 11 Jan 2019 16:13 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya

Gedung PT PLN Pusat

Gedung PT PLN Pusat

Foto: Antara
Pemerintah berjanji tidak akan menaikkan tarif dasar listrik hingga Maret 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir mengatakan kondisi keuangan BUMN sektor kelistrikan tersebut saat ini baik-baik saja. Sofyan pun menegaskan kondisi ini akan tetap terjadi meski pemerintah tetap menjaga tarif listrik tidak naik.

Sofyan menjelaskan kondisi positif ini salah satunya karena nilai kurs rupiah yang membaik. Kemudian, inflasi seperti dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terjaga. Untuk itu, keuangan PLN tak terganggu dengan tidak dinaikannya tarif dasar listrik (TDL).

“Kita lihat sekarang kurs membaik, inflasi terjaga, harga batubara sudah mau normal, ICP juga, ini kan luar biasa buat kami,” kata Sofyan di Kementerian ESDM, Jumat (11/1).

Menurut Sofyan, masa-masa sulit PLN sudah dilewati ketika kurs memburuk, harga batu bara melambung, dan harga minyak Indonesia atau ICP yang tinggi. “Yang begitu berat saja kami masih aman, secara operasional, sekarang ya pasti lebih aman,” kata dia.

Ke depan, perusahaan akan meneruskan program yang pro kepada rakyat. “Yang kemungkinan besar kita akan buka kembali adalah program penambahan daya gratis,” ujar dia.

TDL dinyatakan tidak akan naik sampai Maret 2019 oleh Kementerian ESDM. Hal tersebut diambil seiring dengan evaluasi harga setiap triwulan merujuk yang pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2017.

Dalam aturan disebutkan apabila terjadi perubahan terhadap asumsi makro ekonomi yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), dan inflas yang dihitung secara triwulanan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik (tariff adjustment).

"Pada awal tahun 2019 Kementerian ESDM memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi untuk periode Januari-Maret 2019. Penetapan ini tertuang dalam surat ke PT PLN (Persero) tanggal 31 Desember 2018," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, kemarin.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA