Kamis, 14 Rajab 1440 / 21 Maret 2019

Kamis, 14 Rajab 1440 / 21 Maret 2019

PT POS Tingkatkan Bisnis dengan Digitalisasi

Kamis 10 Jan 2019 01:13 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Friska Yolanda

Peresmian kerja sama PT POS dan Bank Mandiri untuk top up e-money di Kantor POS Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/1).

Peresmian kerja sama PT POS dan Bank Mandiri untuk top up e-money di Kantor POS Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/1).

Foto: Republika/Lida Puspaningtyas
Pendapatan PT Pos pada 2018 sekitar Rp 5,1 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pos Indonesia berupaya meningkatkan bisnisnya dengan digitalisasi. Direktur Keuangan PT Pos Indonesia Eddi Santosa mengatakan saat ini sektor yang berkembang cukup pesat di Kantor Pos adalah keuangan. 

"Kami berupaya meningkatkan posisi strategis di era digital ini dengan berkolaborasi, pondasi dan jaringan kami yang luas menjadi kekuatan dalam upaya kolaborasi," kata dia dalam peresmian kerja sama dengan Bank Mandiri di Kantor Pos, Jakarta, Kamis (9/1).

Kolaborasi bisa memperluas cakupan bisnis Pos hingga lebih jauh. Setelah kerja sama untuk top up e-money Mandiri, ia berharap tak hanya untuk menyebarkan kartu tapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Eddy menjelaskan pentingnya keberadaan fisik di daerah sehingga aset-aset Kantor Pos bisa dimanfaatkan untuk tujuan keuangan lainnya. Misalnya, dalam pembiayaan pada Usaha Kecil Menengah sehingga lebih terintegrasi di seluruh Indonesia.

Baca juga, Sekarang, Top Up e-Money Mandiri Bisa Lewat Kantor Pos

"Kami bisa dijadikan sebagai intermediaries sehingga pemanfaatannya bisa lebih luas," kata dia.

Transformasi digital adalah tujuan PT Pos saat ini dan nanti. Sehingga ia berharap, dengan kolaborasi bersama Bank Mandiri, PT Pos bisa mengambil pangsa hingga 5-10 persen dari transaksi e-money. 

Eddy mengatakan pada 2018 pendapatan PT Pos sekitar Rp 5,1 triliun. Pos Holding menyumbang sekitar Rp 4,5 triliun dan jasa keuangan sekitar Rp 1 triliun. Sementara laba bersih, marginnya sekitar empat persen jadi sekitar Rp 130 miliar.

Menurutnya, laba bersih PT Pos memang tergerus karena harus membiayai public service obligation (PSO) yang seharusnya didapat dari subsidi pemerintah. PT Pos harus membiayai pos universal yang seharusnya dibiayai subsidi tersebut sehingga kehilangan sekitar Rp 200-300 miliar potensi laba.

Saat ini ada 2.400 kantor pos universal yang masuk PSO. Tahun ini, Rp 300 miliar digunakan subsidi silang untuk membiayai pos universal tersebut. Dengan skema seperti saat ini, ia menargetkan pendapatan 2019 sekitar Rp 5,8 triliun dengan laba Rp 270 miliar.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA