Rabu, 12 Rabiul Akhir 1440 / 19 Desember 2018

Rabu, 12 Rabiul Akhir 1440 / 19 Desember 2018

Proyek Tol Kalimantan Jadi Target Holding Infrastruktur

Ahad 18 Nov 2018 14:15 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolanda

Pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur

Holding akan semakin meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini mempercepat pembentukan holding infrastruktur yang rencananya akan diresmikan Desember 2018. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo yang akan menjadi induk perusahaan holding infrastruktur mengungkapkan ada beberapa target tol yang akan segera dibangun nantinya.

Bintang mengatakan saat ini Hutama Karya juga sedang mengerjakan proyek pembangunan Tol Trans Sumatra. Bintang menilai dengan terbentuknya holding infrastruktur nanti, Hutama Karya bisa menduplikasikan proyek seperti Tol Trans Sumatra di wilayah lain.

Sebab, Bintang memastikan holding yang dibentuk membuat kemampuan keuangan yang lebih besar. “Kalau leverage lebih besar, kami bisa menjalankan pembangunan tol lainnya di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua,” kata Bintang dalam pernyataan tertulis, Ahad (18/11).

Dengan begitu, Bintang menilai holding infrastruktur akan semakin meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terlebih, nantinya anggota holding infrastruktur terdiri dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero). 

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius K Ro yakin pembentukan holding tersebut dapat meningkatkan kapasitas BUMN dalam mendukung pembangunan nasional. Terlebih, selain infrastruktur, pemerintah juga akan membantun holding perumahan dan pengembangan kawasan.

Aloy mengatakan dengan adanya holding tersebut makan akan menaikkan nilai aset. “Ini kemudian akan mendongkrak kemampuan leverage sehingga kemampuan BUMN pun meningkat,” tutur Aloy.

Selain itu, Aloy memastikan holding tersebut juga dapat membuat perusahaan BUMN melakukan join financing. Dengan begitu, menurut Aloy, balance sheet perusahaan akan lebih kuat dan ditopang dengan skema bisnis yang lebih terintegrasi.

Kementerian BUMN saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah terkait pembentukan dua holding tersebut. Rencanaya, penandatanganan akta holding ditargetkan dapat dilakukan pada pekan ketiga Desember 2018. 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA