Monday, 11 Rabiul Awwal 1440 / 19 November 2018

Monday, 11 Rabiul Awwal 1440 / 19 November 2018

Presiden Jokowi: Dana Infrastruktur Rp 400 Triliun

Jumat 19 Oct 2018 19:51 WIB

Red: Nur Aini

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Menteri Sosial Agus Gumiwang (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kedua kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau fasilitas umum untuk masyarakat berkebutuhan khusus di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Menteri Sosial Agus Gumiwang (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kedua kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau fasilitas umum untuk masyarakat berkebutuhan khusus di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Dana infrastruktur dinilai mendorong perputaran uang di desa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp 400 triliun untuk pengembangan infrastruktur selama 2018, sehingga mendorong perputaran uang di desa.

"Dengan demikian, pemerintah pusat bukan menghabiskan uang, namun bagaimana penempatan uang dengan jumlah yang besar itu harus tepat sasaran agar uang berputar di desa," kata Presiden saat membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10).

Didampingi istri Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyatakan pengembangan infrastruktur itu penting agar perputaran dana tidak ke mana-mana. Namun, semakin besar perputarannya untuk meningkatkan kesejahteraan di desa.

"Untuk menyejahterakan ekonomi kerakyatan dalam pedesaan, pemerintah juga akan mengajukan dana opersional desa dan kelurahan se-Indonesia untuk menghidupkan titik ekonomi baru," katanya dalam sambutan di hadapan 7.000 orang dari Kemendagri, Kemendesa, Gubernur Bali, Tim Penggerak PKK se-Indonesia, bupati dan wali kota serta kepala desa dan lurah se-Indonesia.

Ia menambahkan nilai Rp 400 triliun itu merupakan dua kali lipat lebih daripada jumlah dana infrastruktur pada empat tahun lalu yang hanya mencapai Rp 160 triliun. Selain itu, Presiden meminta seluruh pemerintah daerah untuk meninggalkan cara kerja manual dalam sistem pemerintahannya. "Masuk ke aplikasi sistem yang cepat, biar gampang dikontrol, yang gampang dicek," katanya.

Menurut dia, dengan adanya revolusi industri 4.0, maka pemerintah daerah harus mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam kinerja sistem pemerintahan di daerah. Apabila pemerintah daerah tidak mengikuti perkembangan teknologi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat di Indonesia maka akan tertinggal dari negara lain.

"Hati-hati, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa harus tahu dan bisa mengantisipasi ini agar kita tidak tertinggal oleh negara-negara lain dan kita tidak kalah berkompetisi dengan negara lain. Ingat, (revolusi industri 4.0) ini sudah bergerak, bukan akan, (tapi) sudah bergerak," katanya.

Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh aparat pemerintah daerah untuk mengikuti kecenderungan/tren perkembangan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), tenaga robot, "big data" dan realitas maya (virtual reality).

"Kalau tidak tahu, kita akan tertinggal dari negara lain yang bergerak sangat cepat. Kita harus tahu cryptocurrency, bitcoin itu apa, harus tahu, sehingga manajemen pemerintahan ini dibawa kemana, kita ngerti semuanya," ujar Presiden.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES