Rabu, 4 Zulhijjah 1439 / 15 Agustus 2018

Rabu, 4 Zulhijjah 1439 / 15 Agustus 2018

Indef: Capres dan Cawapres Harus Punya Arah Ekonomi Jelas

Jumat 10 Agustus 2018 12:18 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Calon presiden Joko Widodo (kiri) didampingi calon wakil presiden Ma'ruf Amin (kanan) bersalaman dengan para relawan seusai deklarasi di Gedung Joang, Jakarta, Jumat (10/8).

Calon presiden Joko Widodo (kiri) didampingi calon wakil presiden Ma'ruf Amin (kanan) bersalaman dengan para relawan seusai deklarasi di Gedung Joang, Jakarta, Jumat (10/8).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Capres diminta memiliki kabinet bayangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki gambaran kebijakan ekonomi Indonesia ke depan yang jelas. Gambaran ekonomi itu tak sekedar hanya platform atau jargon.

"Nanti kalau sudah ada pasangan resmi yang ditetapkan KPU, diharapkan mereka langsung membuat tidak hanya sekedar platform tapi gambaran kebijakan ekonomi ke depan seperti apa," ujar Enny, Jumat (10/8).

Enny melanjutkan capres dan cawapres nantinya akan membentuk minimal kabinet bayangan. Enny berharap kabinet bayangan tersebut dapat menjadi gambaran dan juga referensi bagi masyarakat untuk menilai capres dan cawapres yang nantinya akan dipilih, terutama jika dilihat dari kebijiakan ekonomi yang akan diusung.

Baca juga, Prabowo Pinang Sandiaga Jadi Cawapres di Depan Anies.

"Masing-masing kandidat ini punya kabinet bayangan, menteri keuangan akan ini menteri ini siapa. Minimal bukan orangnya, tapi figur-figurnya itu yang nanti akan jadi perdebatan untuk masyarakat sehingga jauh lebih konstruktif. Artinya ketika masyarakat memilih si A dan si B bukan hanya karena preferensi politik tapi juga kelihatan dari kabinetnya," kata Enny.

Ia mencontohkan Prabowo mengusung kabinet kerakyatan. Namun jika menteri-menteri yang dipilihnya tidak mencerminkan ekonomi kerakyatan itu sendiri, tentu tidak akan tercapai tujuan-tujuan yang dituangkan dalam visi misi capres dan cawapres, dan masyarakat akan mampu menilainya sendiri.

Ia pun sempat menyindir Presiden Joko Widodo yang mengusung Nawa Cita, tapi menteri-menteri di kabinetnya dinilai banyak beraliran neo liberal. "Ke depan, menurut saya itu menjadi penting bagaimana tidak hanya sekedar program yang secara normatif visi misi segala macam. Kalau sekedar menentukan siapa-siapa, dulu ada koalisi tanpa syarat, tapi kalau isinya orang partai sendiri, bagaimana bisa dibilang itu tanpa syarat," ujar Enny.

Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan pencalonannya kembali sebagai Presiden pada Pilpres 2019 pada Kamis (9/8). Jokowi akan didampingi oleh Ma'ruf Amin sebaga calon wakil presiden.

Jokowi diusung oleh sembilan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Hanura, PPP, PKB, PKPI, Perindo dan PSI.

Sementara itu, Prabowo Subianto juga mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 didampingi oleh Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Prabowo-Sandi diusung oleh Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA