Monday, 18 Rajab 1440 / 25 March 2019

Monday, 18 Rajab 1440 / 25 March 2019

Kemenperin Dorong Anggaran Riset Naik Jadi 2 Persen di 2030

Senin 16 Apr 2018 14:51 WIB

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Andi Nur Aminah

Kementerian Perindustrian mendorong anggaran riset naik menjadi dua persen pada 2030.

Kementerian Perindustrian mendorong anggaran riset naik menjadi dua persen pada 2030.

Foto: Republika/Halimatus Sa'diyah
Saat ini porsi anggaran riset di Indonesia baru 0,3 persen dari total PDB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia tengah bersiap mengimplementasikan pengembangan revolusi di era industri generasi keempat, atau yang juga dikenal dengan istilah Industri 4.0. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara, mengatakan kunci dalam kegiatan di era industri 4.0 adalah riset, pengembangan dan desain.

Karena itu, dia mengatakan, untuk mempercepat implementasi Industri 4.0, Indonesia harus mengembangkan eksosistem penelitian serta meningkatkan anggaran untuk kegiatan riset. Ngakan menjelaskan, saat ini porsi anggaran riset di Indonesia baru 0,3 persen dari total PDB. Menurutnya, jumlah tersebut masih sangat kecil sehingga perlu ditingkatkan. "Kita ingin meningkatkan menjadi dua persen pada 2030," ujarnya, dalam diskusi di Forum Merdeka Barat 9, Senin (16/4).

Dalam menetapkan target tersebut, Ngakan mengacu pada Cina yang juga telah mengalokasikan dua persen anggaran nasionalnya untuk kegiatan penelitian. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Leonard Tampubolon mengatakan, sulit bagi pemerintah untuk menaikkan porsi anggaran untuk riset menjadi dua persen dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan, pada 2019, PDB Indonesia diperkirakan mencapai Rp 16 ribu triliun. Memakai asumsi tersebut, jika porsi belanja riset tetap sebesar 0,3 persen, maka negara mengalokasikan Rp 48 triliun untuk kegiatan penelitian. Apabila porsinya dinaikkan menjadi dua persen, maka angkanya menjadi Rp 320 triliun. Sementara, menurut Leonard, belanja kementerian dan lembaga saja hanya Rp 800 hingga Rp 900 triliun.

"Sulit untuk mendorong menjadi dua persen karena jumlahnya besar sekali. Tapi kita upayakan karena pengembangan riset juga termasuk program priorotas nasional," ujarnya.

Sebagai solusinya, Leonard mengatakan, pemerintah akan mendorong peningkatan efektifitas belanja riset di lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan yang sudah dimiliki masing-masing kementerian dan lembaga. "Yang kedua, kita juga perlu mendorong dan memfasilitasi lembaga riset swasta, seperti yang sudah dilakukan negara lain," kata dia.

 

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA