REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar Universitas Pancasila Prof. Sri Widyastuti menyampaikan pandangan perihal upaya penyaluran distribusi BLT agar tepat sasaran.
Menurut dia, sinkronasi data antar lembaga, khususnya pada era digital saat ini ialah kunci utama agar penyaluran BLT tepat sasaran.
"Sekarang ini era digital, masalah data seharusnya selangkah lebih maju, kita lihat di kemensos ada data kemiskinan terpadu, di kemendes juga ada, begitu juga data dari BKKBN dan BPS dengan surveinya, tentu link antara data ini harus terpadu, jadi keterpaduan, sinkronisasi data ini dari yang terendah harus terverifikasi dengan baik,” ujarnya.
Ia pun mengatakan bahwa harus dilakukan pengawasan dalam penyaluran BLT agar prosesnya tidak menimbulkan kegaduhan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan mulai dari level terendah yakni dari RT, RW dan Desa.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Jam'iyyah Ahlu Thoriqob Mutabaroh Indonesia (JATMI), KH. Mukhlas Syarkun mengungkapkan bahwa peran dari seluruh pihak diperlukan agar penyaluran bansos tepat sasaran.
Mukhlas berpendapat, masyarakat penerima bantuan juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan agar penyaluran BLT dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak.
"Saya kira penerima bantuan, sehingga peran-peran itu bertanggung jawab karena situasi ini memerlukan kebersamaan, konsolidasi dan gotong royong sebagai ciri khas bangsa,”pungkasnya pada dialog yang sama.
Ia juga mengingatkan, situasi global yang penuh ketidakpastian dimulai dari pandemi hingga perang Rusia – Ukraina berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Sehingga langkah antisipatif pemerintah melalui pengalihan subsidi BBM ke BLT harus diberikan dukungan penuh.
"Masyarakat harus bersatu, berkonsolidasi supaya menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai permasalahan saat ini, semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan pemimpin agama harus melakukan tanggung jawab sosial agar dapat memberi ketenangan kepada masyarakat,” tegasnya.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat menilai, BLT merupakan langkah pemerintah untuk mencegah dampak penyesuaian harga BBM.
Ia menambahkan, kebijakan untuk memberikan bantalan sosial dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga mengurangi guncangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat rentan.
"Harapan kita, kalau ini dilakukan pemerintah daerah secara menyeluruh, dalam jangka pendek kenaikan harga BBM tidak akan menambah economic shock, terutama bagi kelompok menengah ke bawah,"kata Rosdiana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
