REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mencatat realisasi belanja subsidi sebesar Rp 34,8 triliun pada April 2022. Adapun realisasi ini naik 50 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 23,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tingginya belanja subsidi ini diakibatkan kenaikan harga minyak mentah Indonesia yang menyebabkan naiknya harga komoditas energi.
“LPG dan BBM itu sudah naik 50 persen subsidinya, April to April dari tahun lalu hanya Rp 23,2 triliun, sekarang Rp 34,8 triliun,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA secara virtual, Senin (23/5/2022).
Sri Mulyani menyebut tingginya belanja subsidi energi juga karena adanya percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi pada tahun lalu. Kemudian kenaikan volume penyaluran barang bersubdsi pada April 2022.
Adapun belanja subsidi listrik realisasinya masih lebih rendah sebesar Rp 11,6 triliun, dari April tahun lalu sebesar Rp 13,7 triliun atau turun sebanyak 15,3 persen. Lalu, subsidi pupuk juga turun sebesar 35,7 persen, dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 1,8 triliun tahun ini.
Adapun realisasi penyaluran subsidi hingga April 2022, BBM baik itu solar dan minyak tanah sebesar 4,1 juta kiloliter, LPG 3 kg sebesar 1,9 juta metrik ton, pelanggan listrik bersubsidi mencapai 38,4 juta pelanggan, serta penyaluran pupuk subsidi mencapai 3,0 juta ton.
Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai pulih. Pemerintah juga sedang mewaspadai adanya peningkatan permintaan barang-barang terutama bersubsidi yang melonjak.
"Tentu kita nanti meminta terutama kepada Pertamina agar mengendalikan jumlah barang bahan bakar energi yang disubsidi. Kita tidak bisa membiarkan volumenya menjadi tidak terbatas," ucapnya.
Pada April 2022, realisasi subsidi BBM dan LPG sebesar 44,8 persen dari pagu APBN 2022. Maka begitu, Kementerian Keuangan pun mengusulkan tambahan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2022
Menurutnya usulan tersebut telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI pada Kamis (19/5) lalu. Alokasi subsidi energi ditambah menjadi Rp 74,9 triliun, khusus BBM sebesar Rp 71,8 triliun dan listrik sebesar Rp 3,1 triliun.
“Ditambah lagi dengan kompensasi, kita memohon kepada DPR sebesar Rp 270 triliun, yaitu untuk menambah kompensasi BBM tahun ini yaitu Rp 194,77 maupun kompensasi tahun lalu sebesar Rp 83,8 triliun yang akan segera untuk bisa kita bayarkan," tuturnya.
Sri Mulyani menyebut kompensasi tambahan listrik sebesar Rp 21,4 triliun dan ditambah dengan sisa kompensasi tahun lalu sebesar Rp 24,6 triliun yang dia harapkan bisa segera lunas tahun ini.
“Maka itu nanti kita mulai membayarkan (kompensasi) Rp 275 triliun tahun ini, tagihannya kemungkinan sebesar Rp 324 triliun, artinya Rp 49 triliun akan kita carry over pada 2023," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
