REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presidensi G20 Indonesia merupakan kesempatan bagi Indonesia agar berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global. Mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, Presidensi G20 Indonesia resmi dimulai 1 Desember 2021 sampai Oktober 2022. 

Sebelum memulai Opening Ceremony Presidensi G20 Indonesia kemarin, Airlangga mengadakan pertemuan dengan kepada Chairs Working Group dan Engagement Group G20 di Jakarta.

“Presidensi G20 Indonesia ini merupakan hari yang bersejarah. Memang biasanya dalam G20 pada hari pertama berjalan begitu saja, tidak ada yang membuat ceremony, tetapi kita memang ingin dengan cara yang berbeda agar awareness tentang G20 ini juga muncul di tengah masyarakat Indonesia,” kata dia lewat keterangan resmi, Kamis (2/12).

Para Working Group dan Engagement Group yang terlibat dalam Presidensi G20 Indonesia meliputi Parliament 20 (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia), Supreme Audit Institution 20 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), Employment Working Group, Development Working Group, energy Trasition Working Group, Environment and Climate Sustainability Working Group, Anti-Corruption Working Group, Trade, Investment, and Industry Working Group, Agriculture Working Group, Education Working Group, Culture Working Gorup, Research and Higher Education, Health Working Group, Tourism Working Group, Urban-20, Business 20, Civil 20, Think 20, Labour 20, Science 20, Women 20, Youth 20, dan Empower Initiative. Ia menjelaskan, presidensi ini merupakan suatu hal yang membanggakan karena merupakan kali pertama negara berkembang menjadi Presidensi G20. 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Presidensi G20 Indonesia ini diharapkan tidak hanya ceremony dan menghasilkan narasi, tetapi juga hasil konkret dan nyata bagi Indonesia dan dunia. “Untuk membuat kegiatan ini tidak hanya narasi, maka perlu konvergensi daripada kepemimpinan Indonesia menuju prioritas yang diarahkan. Kita juga harus membangun komunikasi yang baik dan mengutamakan apa yang menjadi ciri khas Indonesia yaitu musyawarah dan mufakat," jelasnya.

Koordinasi produktif antar Kementerian atau Lembaga, kata dia, diharapkan mengerucut terhadap tiga hal terkait penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. "Maka legacy Indonesia terhadap 3 poin tersebut bisa bermanfaat,” tegas Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika