REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) saat ini sedang mengkaji dua opsi penyebaran rupiah digital dalam persiapan penerapan mata uang digital bank sentral alias central bank digital currency (CBDC) di Tanah Air."Ada dua pendekatan yang sedang didalami BI yaitu secara langsung atau one tier dan tidak langsung atau two tier," kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung dalam Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa (30/11).
Ia menjelaskan pendekatan secara langsung artinya masyarakat baik itu rumah tangga maupun korporasi bisa mendapatkan token rupiah digital secara langsung dari BI. Sementara pendekatan secara tidak langsung dilakukan melalui dua tahapan, yakni bank sentral mengedarkan rupiah digital melalui perbankan, barulah masyarakat bisa membelinya ke perbankan.
"Yang kedua ini menurut hemat kami lebih tepat karena ini seperti peredaran uang kertas dan uang logam seperti saat ini," katanya.
Dia berpendapat penerbitan rupiah digital saat ini menjadi penting untuk menjaga kedaulatan mata uang sebuah negara, semakin banyaknya transaksi digital, menjaga efektivitas kebijakan moneter bank sentral, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong inklusi keuangan.
Sebuah survei menunjukkan 60 persen dari bank sentral di dunia sudah mempertimbangkan untuk penerapan CBDC dan sebanyak 14 persen dari bank sentral tersebut sudah melakukan piloting. Kendati demikian, Juda menegaskan penggunaan rupiah digital nantinya tidak akan menggantikan secara penuh uang rupiah kertas dan logam, sehingga implementasinya akan dilakukan secara bertahap semisal 20 persen dari uang bereda.
"Hal tersebut menghindari risiko misalnya terjadi listrik padam, kalau semua serba digital ini risikonya bisa besar. Jadi tetap harus ada uang kertas dan logam dan porsinya dilakukan secara bertahap," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
