REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran kartu sembako sebesar Rp 7,52 triliun untuk 18,8 juta keluarga sehingga total anggaran kartu sembako menjadi Rp 49,89 triliun. Penambahan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah memperpanjang pemberian dana kartu sembako menjadi 14 bulan kali pembayaran, dari sebelumnya 12 bulan.
"Jadi mereka akan mendapat total 14 bulan kali pembayaran program kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga artinya 75,2 juta jiwa, dengan anggaran tambahan Rp 7,52 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 49,89 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (21/7).
Sebelumnya, pemerintah memberikan dana Rp 200 ribu per bulan per keluarga penerima kartu sembako untuk 12 bulan. Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa dan Bali, setiap keluarga akan mendapat tambahan Rp 400 ribu.
Menurut dia, Kementerian Sosial juga akan menambah target penerima kartu sembako. Penambahan terutama bagi keluarga yang selama ini tidak mendapat bantuan sembako, non-kartu sembako maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Mereka akan dapat sama dengan kartu sembako, Rp 200 ribu per keluarga per bulan untuk enam bulan mulai Juli 2021. Ini akan menambah jumlah keluarga yang ter-cover bantuan pemerintah," imbuh Sri Mulyani.
Saat ini, 5,9 juta keluarga penerima kartu sembako termasuk dalam 10 juta keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Total BST untuk 10 juta keluarga pada tahun 2021 mencapai Rp 7,46 triliun.
Di samping kartu sembako dan BST, pemerintah juga akan memberi bansos dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram yang berasal dari Bulog. Penyaluran beras ini akan menyasar 28,8 juta keluarga atau 115,2 juta jiwa dengan perkiraan setiap keluarga terdiri dari empat jiwa.
"Di mana setiap keluarga akan dapat tambahan 10 kilogram beras di atas bantuan tunai baik BST, PKH, dan kartu sembako," kata Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
