REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 6 triliun kepada dua BUMN penjamin kredit untuk memperbesar kapasitas penjaminan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). BUMN tersebut adalah PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero).
Sri menjelaskan, PMN disalurkan agar Jamkrindo dan Askrindo memiliki modal untuk menutupi risiko kredit macet bagi UMKM yang meminjam sampai dengan Rp 10 miliar. "Jadi, premi penjaminan kreditnya dibayar oleh pemerintah," tuturnya dalam Peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Selasa (7/7).
Sri menggambarkan penjaminan modal kerja melalui BUMN menyempurnakan paket komplit yang diberikan pemerintah untuk UMKM. Sebelumnya, pemerintah sudah memberikan restrukturisasi kredit hingga enam bulan, subsidi bunga kredit hingga pajak UMKM yang ditanggung pemerintah senilai Rp 2,4 triliun.
Teranyar, pemerintah menempatkan dana di perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) hingga Rp 30 triliun. Tujuannya, Sri mengatakan, agar ada dana murah dari pemerintah dengan suku bunga hanya sekitar 3,3 persen yang dapat diolah perbankan untuk memberikan kredit modal kerja kepada UMKM dengan bunga relatif murah.
Melalui berbagai stimulus ini, Sri berharap, UMKM dapat bangkit di tengah tekanan perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Seluruh insentif untuk UMKM yang telah digelontorkan merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional dan mampu menggerakkan ekonomi Indonesia. "Terutama pada level akar rumput," katanya.
Sri mengatakan, pemerintah akan memberikan penjaminan kredit modal kerja UMKM hingga mencapai Rp 100 triliun sampai tahun depan. Program ini diharapkan mampu mendorong seluruh UMKM yang diperkirakan mencapai Rp 60 juta untuk tetap produktif. Tidak hanya yang di bawah perbankan, juga lembaga pembiayaan lain seperti PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani sampai bank wakaf.
Berbagai stimulus diharapkan mampu mendorong ekonomi kuartal ketiga tidak berada di zona kontraksi seperti yang diperkirakan terjadi pada kuartal kedua. Sri memastikan, pemerintah terus memantau perkembangan dari implementasi stimulus ke UMKM, terutama terkait kredit modal kerja.
"Setiap hari, Presiden (Joko Widodo) akan melihat angka ini karena ingin ekonomi segera bangkit," tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Ini terlihat dari arah kebijakan pemerintah, di mana usai UMKM terdampak Covid-19, mereka diberi keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit hingga penjaminan kredit modal kerja.
Airlangga menekankan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan (sesuai porsi dukungan yang diberikan), counter guarantee (penjaminan balik), loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN.
Di sisi lain, Airlangga menambahkan, bank sebagai salah satu penyalur kredit kepada UMKM tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah resiko tingginya gagal bayar. Di sinilah peran penjaminan kredit sangat diperlukan.
"Oleh karena itu, baik Jamkrindo maupun Askrindo diharapkan secara aktif sudah bisa melaksanakan programnya sehingga modal kerja ini bisa dilakukan perbankan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
