Tuesday, 20 Zulqaidah 1440 / 23 July 2019

Tuesday, 20 Zulqaidah 1440 / 23 July 2019

Laporan Keuangan Kemenhub 2018 Mendapatkan WTP

Rabu 26 Jun 2019 12:05 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Gita Amanda

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau arus lalu lintas arus balik di gerbang tol Brebes Barat, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/6/2019).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau arus lalu lintas arus balik di gerbang tol Brebes Barat, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/6/2019).

Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Kemenhub mendapatkan predikat tersebut untuk keenam kalinya sejak 2013.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan keuangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2018 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemenhub mendapatkan predikat tersebut untuk keenam kalinya diraih berturut-turut terhitung sejak 2013. 

Baca Juga

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen untuk berusaha lebih keras dan mengatasi permasalahan yang ada. "Diharapkan langkah-langkah tersebut dapat mengoptimalkan peingkatan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel," kata Budi di Gedung Kemenhub, Selasa (25/6) lalu. 

Dalam pemberian opini, BPK memiliki kriteria penilaian yang mencakup empat hal. Kriteria tersebut yakni kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan atas pengungkapan (full disclosure), kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Budi mengatakan hasil pemeriksaan yang diterima merupakan pedoman untuk melakukan peningkatan menjadi lebih baik terkait pengelolaan keuangan negara. Selain itu juga menjadi momentum untuk terus melanjutkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, kualitas penganggaran, pengelolaan aset dan akuntansi, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran.

“Rekomendasi BPK yang telah disampaikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan akan kami tindak lanjuti, dan menjadi suatu perhatian," tutur Budi. 

Budi memastikan beberapa temuan BPK juga telah ditindaklanjuti dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu melakukan penyetoran kepada kas negara, membuat surat tagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pemeriksa Keuangan (PPK), kontraktor, dan surat untuk melakukan untuk melakukan penyetoran sebagai pengakuan atas kerugian tersebut, melakukan koreksi penyajian nilai aset dalam Laporan Keuangan Kemenhub 2018, merumuskan langkah-langkah rencana aksi yang lebih proaktif guna mencegah terjadinya temuan itu berulang. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA