Selasa, 23 Safar 1441 / 22 Oktober 2019

Selasa, 23 Safar 1441 / 22 Oktober 2019

Asumsi Makro RAPBN 2020 Sudah Pertimbangkan Kondisi Global

Senin 20 Mei 2019 16:34 WIB

Rep: Adinda Pryanka / Red: Friska Yolanda

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan berkas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 kepada pimpinan Sidang Paripurna DPR Utut Adianto (kedua kanan), Bambang Soesatyo (kedua kiri) dan Fadli Zon (kiri) di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/19).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan berkas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 kepada pimpinan Sidang Paripurna DPR Utut Adianto (kedua kanan), Bambang Soesatyo (kedua kiri) dan Fadli Zon (kiri) di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/19).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Eskalasi dari luar seperti AS-Cina menyebabkan peningkatan ketidakpastian global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, asumsi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi global terbaru. Terutama terkait eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina yang semakin memanas. 

Baca Juga

Sri mengatakan, pembahasan mengenai RAPBN 2020 sudah dimulai pada Januari. Saat itu, sudah disampaikan mengenai kondisi global pada tahun ini yang akan mengalami perlemahan oleh berbagai institusi. "Ada revisi proyeksi ke bawah saat itu," tuturnya ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5). 

Tapi, kalau dilihat pada kuartal kedua, eskalasi antara Amerika dengan Cina tidak hanya dari sisi perang dagang. Terjadi kompetisi strategis pada kedua negara untuk bidang teknologi yang menimbulkan eskalasi risiko. Oleh karena itu, Sri mengatakan, pemerintah waspada melihat dinamika pada 2020 yang belum tentu lebih baik dibandingkan 2019. 

Di luar eskalasi Amerika dengan China, Sri menambahkan, terjadi peningkatan eskalasi di negara lain seperti Timur Tengah dan Iran. "Ini semua menyebabkan kenaikan dari ketidakpastian," ucapnya. 

Sri memastikan, asumsi makro dari pemerintah masih dalam range yang mencakup risiko terendah hingga tertinggi. Cakupannya terbilang lebar, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, harga minyak hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 

Sri menjelaskan, pihaknya akan terus mengamati berbagai faktor risiko terhadap penerimaan dan APBN hingga akhir kuartal kedua 2019. Penilaian tersebut akan dijadikan sebagai bekal pembahasan RAPBN 2020 yang masih akan dilakukan selama dua bulan mendatang.

"Nantinya, kita juga akan makin membentuk titik kesepakatan sebelum dituangkan dalam nota keuangan dan mendengar juga pandangan dari semua fraksi DPR," ucapnya. 

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kesempatan dan risiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun depan, pemerintah sudah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2020.

Di antaranya, pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen, inflasi dua sampai empat persen dan tingkat bunga SPN 3 bulan lima sampai 5,6 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 60 hingga 70 dolar AS per barel dan lifting minyak bumi 695 ribu-840 ribu barel per hari. Terakhir, lifting gas bumi 1,19 juta -1,3 juta barel setara minyak per hari.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA