Selasa, 16 Ramadhan 1440 / 21 Mei 2019

Selasa, 16 Ramadhan 1440 / 21 Mei 2019

Pembentukan Holding BUMN Perbankan Masih Sesuai Rencana

Rabu 24 Apr 2019 19:07 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya

Bank Mandiri dan BNI merupakan bank milik pemerintah.

Bank Mandiri dan BNI merupakan bank milik pemerintah.

Foto: Republika
Kementerian BUMN menargetkan holding perbankan terbentuk tahun ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menyiapkan skema holding perbankan. Pembentukan ini akan membuat efisiensi di antara bank milik negara segera terwujud.

Baca Juga

Adapun empat bank anggota holding antara lain Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menurut Direktur Utama BRI Suprajarto saat ini proses skema holding masih berjalan. Hanya saja perlu ada kematangan antar kementerian terkait semisal Kementerian Keuangan.

Holding perbankan memang ada di kementerian (BUMN), Mei bisa berjalan. Kita lihat masih ada banyak yang belum smooth tapi Mei bisa (terealisasi),” ujarnya saat acara ‘Paparan Kinerja BRI Kuartal I 2019’ di Gedung BRI Pusat, Rabu (24/4).

Suprajarto mengatakan perseroan akan terus mendukung perwujudan holding perbankan. Namun, dia mengakui saat ini belum ada tanda-tanda yang lebih kongkrit skema holding perbankan .

“Kalau Mei berharap bisa speed up mungkin kalau pas Mei nanti ada tanda-tanda yang lebih kongkrit,” ucapnya.

Sementara Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo menambahkan saat ini anggota holding perbankan terus melakukan koordinasi dan rapat persiapan, dimulai infrastruktur internal dan hal lainnya yang mendukung skema holding perbankan.

“Secara implemtasi memang belum tapi target semester satu masih on track, kita tunggu saja. Ini hanya proses saja, proses berikutnya antar kementerian misal Kemenkeu dan lain-lain,” ungkapnya.

Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut saat ini proses holding keuangan (perbankan) masih berlanjut. Langkah ini dilakukan agar tercipta efisiensi perbankan pemerintah.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan revisi draft holding perbankan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Sudah kita revisi lagi tentang masukan dari KKSK Kemenkeu, OJK dan BI dan kita mau diskusi lagi dengan tim salah satunya KKSK,” ujarnya usai acara ‘Penandatangan Perjanjian Pembelian Saham antara BTN dan PMN’ di Gedung Kementerian BUMN, Senin (22/4).

Gatot menjelaskan revisi tersebut mencakup pertimbangan efisiensi dari pembentukan holding perbankan. Menurutnya, revisi ini dibutuhkan agar rencana pembentukan menjadi lebih realistis dan tercapai quick win masing-masing pihak.

“Jadi holding pasti ada efisiensi dan kita bisa seperti yang kita lakukan bersama ATMLink, itu kan sudah efisiensi bagus,” ucapnya.

Kendati demikian, Gatot menyakini pihaknya tetap akan melanjutkan rencana pembentukan holding tersebut yang tuntas pada tahun ini.

"Tahun ini insyaAllah (selesai)," katanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA