Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

2020, Penerimaan Negara Ditargetkan Rp 2.381 Triliun

Selasa 23 Apr 2019 12:45 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolanda

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Jaksa Agung M. Prasetyo memberi keterangan pers tentang hasil putusan gugatan persidangan internasional oleh Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) terhadap Pemerintah, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Jaksa Agung M. Prasetyo memberi keterangan pers tentang hasil putusan gugatan persidangan internasional oleh Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) terhadap Pemerintah, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Target ditetapkan dengan membaca kondisi ekonomi global dan domestik saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan, pertumbuhan penerimaan negara pada tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dapat mencapai 10 hingga 13,5 persen. Target tersebut ditetapkan berdasar kondisi outlook pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan April dan proyeksi hingga akhir tahun.

Baca Juga

Penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diharapkan dapat membantu pemerintah mencapai target. Sri menjelaskan, target ditetapkan dengan membaca kondisi ekonomi global dan domestik saat ini. “Terutama asumsi harga minyak dan kurs yang tentu akan berubah-ubah,” ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Senin (22/4).

Dalam postur APBN 2019, pemerintah menetapkan target penerimaan negara sebesar Rp 2.165 triliun. Apabila pemerintah menentukan pertumbuhan pendapatan tumbuh 10 sampai 13,5 persen, maka tahun depan diharapkan Rp 2.381 triliun hingga Rp 2.457 triliun dapat masuk ke kantong penerimaan negara.

Sri menjelaskan, target pertumbunan penerimaan tersebut masih berupa asumsi awal. Sebab, pembahasan Rancangan  APBN 2020 masih terus berjalan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pada bulan depan, pemerintah berencana mengajukan asumsi makro dan pagu indikatif APBN 2020 kepada DPR.

"Finalnya, nanti kita lihat di proposal ke DPR bulan Mei," katanya.

Dalam proposal ke DPR, Sri mengatakan, Rancangan APBN 2020 tetap menunjukkan angka defisit tetapi berkurang sedikit dan akan ada realokasi. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, belanja barang harus dikembalikan ke baseline 2017. Sebab, pada tahun lalu, banyak belanja barang yang sifatnya hanya satu event seperti Asian Games, Paragames, IMF World Bank Meeting hingga Pemilhan Umum.

Pada tahun ini, berbagai acara tersebut tidak akan berulang atau dilakukan kembali. "Sehingga, semua dihilangkan dan kita memiliki baseline bersih dari kegiatan yang sifatnya satu kali," tutur Sri.

Sri memastikan, target penerimaan tersebut dapat mengalokasi program-program prioritas pemerintahan. Khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi concern pemerintahan di tahun ini dan mendatang.

Sementara itu, realisasi APBN 2019 sampai periode 31 Maret menunjukkan pendapatan negara sudah mencapai Rp 350,1 triliun atau 16,17 persen dari target APBN tahun 2019. Total tersebut lebih tinggi dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu Rp 333,72 triliun.

Dari total Rp 350,1 triliun, sebanyak Rp 279,94 triliun berasal dari penerimaan perpajakan. Sisanya, Rp 70,04 triliun didapatkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah memenuhi 18,52 persen dari target APBN 2019.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA