Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

OJK Kembangkan Pembiayaan Ekonomi Maritim

Ahad 21 Apr 2019 10:36 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso

Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
OJK bersinergi dengan PT SMI untuk mengembangkan skema pembiayaan blended finance

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mendorong program pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk mengarahkan pembangunan yang peduli dampak lingkungan dan sosial masyarakat. Upaya ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Komitmen IMF atau World Bank Meeting mengenai pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pentingnya pembiayaan yang inovatif seperti skema blended finance untuk menutup kekurangan pembiayaan pengembangan ekonomi maritim. OJK akan bersinergi dengan Kementerian dan lembaga terkait termasuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam mengembangkan skema blended finance melalui platform SDG One.

“Sinergi itu diharapkan dapat membangun ekosistem yang diperlukan dalam pengembangan instrumen keuangan pembiayaan ekonomi maritim yang mampu memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia dan upaya mensejahterakan masyarakat yang tetap ramah lingkungan,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika, Ahad (21/4).

Menurutnya, bagi negara berkembang seperti Indonesia, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera antara lain dengan membangun infrastruktur di berbagai daerah.

"Namun demikian, pembangunan infrastruktur yang masif ini harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial masyarakat agar tidak menimbukan permasalahan sosial di kemudian hari. Untuk itu, pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan upaya pencapaian sustainable development goals," ucapnya.

Menurutnya, industri jasa keuangan memiliki peran penting untuk menyediakan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui instrumen keuangan berbasis sustainable atau green financing, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dalam koridor ramah lingkungan dan sosial.

Adapun sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk mendorong berkembangnya sustainable finance antara lain tersedianya program yang sistematis dan masif untuk memastikan kepedulian di semua pemangku kepentingan; kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta; ekosistem yang semakin lengkap; dan komitmen dari komunitas global untuk membantu negara-negara berkembang dalam menyediakan ekosistem yang dibutuhkan.

Dalam konteks pengembangan sustainable finance ini, OJK dalam tiga tahun terakhir ini telah melakukan berbagai hal seperti, menyusun roadmap sustainable finance, menyediakan kerangka regulasi bagi pembiayaan berkelanjutan, penerbitan green bonds atau sukuk, sosialisasi dan peningkatan kapasitas pelaku di industri keuangan dengan dukungan dari International Finance Corporation (IFC) dan Sustainable Banking Network (SBN). Tahun ini IFC berkomitmen untuk masuk pasar green bonds Indonesia senilai 1,5 miliar dolar AS.

Paska pertemuan Tahunan Bank Dunia–IMF di Bali tahun lalu, Indonesia mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan global untuk mengembangkan program sustainable finance di Indonesia.

“Dengan dukungan besar dari Tri Hita, Indonesia telah berhasil mendapatkan dana 2,46 miliar dolar AS sebagai komitmen untuk membiayai 31 proyek melalui skema pembiayaan campuran, dari berbagai pemangku kepentingan domestik dan global. Dari 31 proyek tersebut, 6 proyek baru saja selesai pada tahun 2018, sementara paling tidak tujuh proyek akan direalisasikan tahun ini,” ungkapnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA