Sunday, 21 Ramadhan 1440 / 26 May 2019

Sunday, 21 Ramadhan 1440 / 26 May 2019

Analis: Kebijakan Pengetatan Anggaran Perlu Dipertahankan

Sabtu 20 Apr 2019 12:05 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolanda

Lembaga pemeringkat Moody's.

Lembaga pemeringkat Moody's.

Foto: telegraph.co.uk
Pembatasan defisit anggaran melalui penghapusan subsidi bahan bakar dinilai baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Riset dan Analisis Internasional asal Amerika, Moody's menilai langkah pemerintah yang melakukan pengetatan anggaran perlu dipertahankan. Hal ini bertujuan agar kekuatan fiskal negara jauh lebih baik.

Vice President Senior Analyst, Sovereign Risk Group, Moody’s Investors Service, Anushka Shah menilai langkah pemerintah Indonesia yang membatasi defisit anggaran melalui penghapusan subsidi bahan bakar transportasi merupakan kebijakan yang strategis. Hal tersebut, kata Anushka, membuat postur anggaran menjadi lebih sehat.

Baca Juga

"Sementara pemerintah menghapuskan subsidi bahan bakar transportasi pada tahun 2015, pemerintah tidak menindaklanjuti dengan penetapan harga bahan bakar berbasis pasar formula dan terus memperbaiki harga eceran bahan bakar yang diatur. Pembekuan sementara ini pada harga akan diangkat pada bulan Maret 2019. Mereka pembalikan yang akan menjadi kredit positif," ujar Anushka melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4).

Meski begitu kebijakan tersebut bukan tanpa kritik, banyak pihak menilai hal tersebut bisa membebani Pertamina sebagai salah satu perusahaan minyak milik negara. Hanya saja, menurut Moody's kebijakan tersebut tidak begitu berpengaruh buruk pada Pertamina, sebab dengan mengembalikan harga kepada mekanisme pasar maka akan menjadi penguat bagi Pertamina di sektor hulu migas.

"Meskipun Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara, tidak menerima kompensasi langsung dari pemerintah, mengikuti rezim yang ditentukan pasar akan meningkatkan kelayakan keuangannya sendiri dan mencegah penumpukan di potensi risiko kewajiban kontinjensi bagi pemerintah," ujar Anushka.

Ia pun menilai apabila pemerintahan yang baru bisa mempertahankan kebijakan ini maka hal tersebut merupakan pertanda baik bagi stabiltas pasar keuangan. Terlebih, hal tersebut memang perlu dipertahankan karena dua pertiga pemegang obligasi pemerintah adalah investor asing.

"Kelanjutan kebijakan juga menjadi pertanda baik bagi stabilitas pasar keuangan. Mengingat investor asing memiliki sekitar dua pertiga dari obligasi pemerintah Indonesia, arah kebijakan yang stabil dan disiplin fiskal akan membantu untuk mencegah gangguan dalam mata uang dan pasar modal, mendukung kelancaran ketersediaan pembiayaan," ujar Anushka.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA