Sunday, 21 Ramadhan 1440 / 26 May 2019

Sunday, 21 Ramadhan 1440 / 26 May 2019

Moody's: Pemerintah Baru Perlu Kurangi Dominasi BUMN

Sabtu 20 Apr 2019 11:16 WIB

Rep: Novita Intan/Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolanda

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Pemerintah perlu memberikan peluang terhadap swasta untuk menggerakkan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Riset dan Analisis Ekonomi asal Amerika, Moody's menilai pemerintah yang baru perlu mengurangi dominasi BUMN dalam proyek proyek pemerintah. Hal ini bertujuan untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas enam persen di masa depan.

Vice President Senior Analyst, Sovereign Risk Group, Moody’s Investors Service, Anushka Shah menilai memberi peluang terhadap swasta untuk terlibat bisa lebih cepat untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi. "Menurut perhitungan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), campuran kebijakan yang mengatasi kesenjangan infrastruktur, mengurangi peran dominan BUMN, menurunkan hambatan perdagangan dan investasi, dan meningkatkan modal manusia akan memungkinkan Indonesia mencapai potensi pertumbuhan PDB riil yang nyata 6,5 persen pada tahun 2022," ujar Anushka melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4).

Untuk bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di atas enam persen maka pemerintah Indonesia juga perlu melanjutkan proyek infrastruktur agar bisa menarik investasi. Untuk bisa meningkatkan investasi perlu ada komponen infrastruktur agar bisnis menjadi lebih efisien.

"Kami berharap pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi area fokus juga. Langkah-langkah untuk mengangkat investasi cenderung mengarah pada sektor yang dinamis dan pertumbuhan yang lebih tinggi, termasuk fokus pada digitalisasi dan manufaktur," ujar Anushka.

Namun, Moody's juga menilai bahwa program proteksionis di bidang industri harus lebih dilonggarkan untuk bisa memperlancar investasi ke depannya. Hal tersebut bisa mendorong para investor semakin yakin berbisnis di Indonesia

"Meskipun demikian, mengingat catatan kredibilitas kebijakannya, Widodo harus memiliki lebih banyak kelonggaran untuk mempercepat laju momentum reformasi, khususnya di bidang-bidang di mana upaya telah dilakukan," ujar Anushka.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA