Tuesday, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Tuesday, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Kemenkominfo Ingin Berikan Subsidi ke Perusahaan Fintech

Rabu 13 Feb 2019 17:13 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya

Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah KH Ma'ruf Amin  (kedua kiri) berbincang dengan Menkominfo Rudiantara (kedua kanan) didampingi Dirut Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi (kanan) dan Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim (kiri) saat seminar Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (13/2).

Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah KH Ma'ruf Amin (kedua kiri) berbincang dengan Menkominfo Rudiantara (kedua kanan) didampingi Dirut Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi (kanan) dan Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim (kiri) saat seminar Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (13/2).

Foto: Republika/Prayogi
OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia pada 2019 sebesar 75 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara berencana memberikan subsidi bagi perusahaan financial technology (fintech) yang menjangkau masyarakat di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Kehadiran fintech, diharapkan bisa mempermudah transaksi keuangan di wilayah-wilayah tersebut.

Ia menyebutkan, subsidi yang diberikan meliputi biaya pulsa. "Kan kalau kita fintech, kita mau pinjam, kita masuk ke aplikasi, kan bayar pulsa. Maka berkurang paket kita, nah itu yang disubsidi untuk daerah-daerah remote," ujar Rudiantara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/2).

Dengan adanya subsidi ini, dirinya berharap, fintech tidak hanya menyasar masyarakat yang sudah punya akses keuangan. Dengan begitu bisa semakin mendorong inklusi keuangan yang ditargetkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019 sebesar 75 persen.

"Sekarang kalau pinjam uang ke peer to peer (P2P) lending, syaratnya kan punya akun bank. Kalau sudah punya akun bank berarti sudah punya akses ke perbankan," jelasnya.

Sementara, kata dia, seharusnya fintech mendorong inklusi keuangan ke masyarakat yang belum memiliki akses keuangan. rudiantara tidak memungkiri memang ada risiko bila menggarap segmen tersebut.

"Makanya saya minta bantuan untuk membuat sistem. Jadi nanti kalau penyelenggara fintech dia tahu kalau itu risikonya seperti apa," kata Rudiantara.

Kemkominfo, ujar dia, sudah mendiskusikan hal tersebut dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai rencana subsidi fintech itu. "Saya bicara dengan OJK kenapa nggak kasih kebijakan bagaimana Kominfo bisa subsidi, karena mereka (perusahaan fintech) nggak bisa rugi. Saya dalam konteks transaksinya, kan menggunakan teknologi telekomunikasi," tegas Rudiantara.

Dirinya belum bisa menentukan kapan rencana tersebut bisa diimplementasikan. "Saya sedang bicara soalnya, belum pasti. Saya pertimbangkan untuk subsidi agar lebih visible, masyarakat di daerah pun merasa dibantu," tambahnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA