Senin, 15 Ramadhan 1440 / 20 Mei 2019

Senin, 15 Ramadhan 1440 / 20 Mei 2019

Ketika Para Mantan Menkeu Reuni Bahas Pengentasan Kemiskinan

Rabu 10 Okt 2018 12:09 WIB

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Friska Yolanda

Tiga mantan menteri keuangan Indonesia berbagi panggung dalam forum bertajuk

Tiga mantan menteri keuangan Indonesia berbagi panggung dalam forum bertajuk

Foto: Republika/Ahmad Fikri Noor
Tingkat kemiskinan Indonesia 9,82 persen atau terendah dalam sejarah RI.

REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- Tiga mantan menteri keuangan (menkeu) Indonesia berbagi panggung dalam forum bertajuk 'Inclusive Economic Growth: Reducing Poverty and Inequality'. Agenda tersebut merupakan acara paralel dari Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2018 di Bali.

Tiga orang itu adalah Menkeu era Presiden Abdurrahman Wahid, Bambang Sudibyo, Menkeu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, dan Menkeu di periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Bambang Brodjonegoro yang kini menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Dalam kata sambutannya, Bambang menyampaikan, tingkat kemiskinan Indonesia berhasil menembus 9,82 persen atau terendah dalam sejarah RI. Meski terus mengalami penurunan, Bambang menyampaikan, masyarakat miskin di Indonesia adalah sebesar 25,95 juta orang.

"Angka ini setara dengan jumlah penduduk di satu negara. Jadi kita terus memberikan perhatian," kata Bambang di Kuta, Bali pada Rabu (10/10). 

Selain itu, kata Bambang, Indonesia masih memiliki 72 juta masyarakat rentan miskin. Kelompok masyarakat tersebut rentan kembali ke bawah garis kemiskinan jika terjadi musibah bencana, kenaikan harga pangan, dan masalah kesehatan. 

Dia juga menyoroti tingkat disparitas kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan data BPS pada Maret 2018, tingkat kemiskinan di wilayah kota adalah 7,02 persen atau 10,1 juta orang. Sementara, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 13,2 persen atau 15,8 juta orang. 

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua juga masih mencapai 21,2 persen atau 1,5 juta orang. Sementara, di Jawa mencapai delapan persen atau sebanyak 13,3 juta orang.  

Dia mengatakan, pemerintah akan fokus memperkuat dukungan langsung kepada rumah tangga sangat miskin lewat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu sehat, dan kartu pintar. Sementara, untuk menunjang kelompok rentan miskin, pemerintah akan mendorong program penciptaan lapangan kerja dan membuka kesempatan berusaha.

"Kemudahan berusaha itu penting agar orang mudah menjadi UMKM," kata Bambang. 

Baca juga, Jadi Tuan Rumah Pertemuan IMF-WB, Apa Untungnya?

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA