Selasa, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Selasa, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Pengamat: Segera Kumpulkan Pejabat Terkait Data Beras

Kamis 20 Sep 2018 23:40 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Bulog Divre Sumbar terpaksa menyewa gudang milik swasta untuk menampung 7.500 ton beras impor asal Vietnam. Bila impor tetap dilanjutkan, maka Bulog harus menyewa gudang lain dengan biaya ratusan juta perbulan.

Bulog Divre Sumbar terpaksa menyewa gudang milik swasta untuk menampung 7.500 ton beras impor asal Vietnam. Bila impor tetap dilanjutkan, maka Bulog harus menyewa gudang lain dengan biaya ratusan juta perbulan.

Foto: Republika/Sapto Andika Candra
Rapat koordinasi akan mencegah adanya perbedaan data yang dimiliki lembaga terkait

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menko Perekonomian agar dapat mengumpulkan seluruh kementerian yang terkait beras. Kementerian itu seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Dirut Bulog, guna memverifikasi polemik data beras nasional saat ini.

Ia mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki tupoksi ekspor-impor. Sementara Kementerian Pertanian memberikan rekomendasi. "Dia bisa impor untuk komoditas khususnya, ketika ada rekomendasi dari kementerian teknis, Menteri Pertanian. Karena itu kan urusannya ke pertanian," kata Agus Pambagio di Jakarta, Kamis (20/9).

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing pada kesempatan berbeda, mengatakan, rakor merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh tiap kementerian/lembaga untuk mengambil keputusan. Apalagi, ujar Emrus, untuk memutuskan kebijakan impor pangan seperti pemenuhan beras masyarakat, agar tujuannya data impor terkoordinir dengan baik.

Ia mengingatkan bahwa rakor justru penting, untuk mencegah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh lembaga terkait."Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog harus melakukan rakor. Itu kan sudah protap," kata Emrus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian kerap meleset sehingga pemerintah melakukan impor.

Memanasnya kisruh impor beras antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuat DPR RI mendorong diadakan rapat dengar pendapat gabungan. Diharapkan Mendag dan Dirut Bulog hadir dalam rapat yang segera dijadwalkan tersebut.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA