Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Jonan Targetkan Elektrifikasi 2019 Capai 99,9 Persen

Ahad 16 Dec 2018 13:56 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Pekerja menyelesaikan pemasangan jaringan listrik milik PLN di Jakarta, Rabu (6/6).

Pekerja menyelesaikan pemasangan jaringan listrik milik PLN di Jakarta, Rabu (6/6).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pendanaan masih menjadi tantangan bagi elektrifikasi di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Subsidi pemasangan sambungan listrik merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan rasio elektrifikasi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa target rasio elektrifikasi 99,9 persen di tahun 2019 bertujuan agar jangan sampai ada masyarakat Indonesia yang belum menikmati listrik pasca 74 tahun Indonesia merdeka.

"Kita usahakan sampai 2019 tidak ada anak bangsa yang tidak menikmati penerangan, masa 74 tahun merdeka ada yang tidak menikmati penerangan," tegas Jonan, Ahad (16/12).

Jonan mengungkapkan bahwa saat ini rasio elektrifikasi mencapai 98,1 persen sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 sebesar 97,5 persen. Namun, masih ada sekitar 2 persen atau lebih dari 5 juta masyarakat yang belum menikmati penerangan.

Tantangan untuk menuju rasio elektrifikasi 99,9 persen juga tidaklah mudah, diperlukan kesungguhan untuk mencapai target tersebut, mengingat wilayah yang harus dilistriki berada di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau.

"Cara untuk mencapainya, terutama untuk menjangkau tempat-tempat terpencil adalah dengan kerja sungguh-sungguh. Tantangannya besar. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kapasitas tenaga kerja, karena ini banyak sekali, sehingga tantangan tenaga kerjanya juga besar," terangnya.

Tantangan berikutnya adalah pendanaan. Untuk pendanaan, Menteri Jonan telah mengusulkan kepada DPR agar PT PLN (Persero) memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melakukan penyambungan gratis ke rumah tangga tidak mampu.

"Tantangan yang kedua adalah mengenai anggaran. Kita mengusulkan ke DPR, kalau boleh ada PMN untuk PLN. Uangnya digunakan khusus untuk penyambungan ke rumah tangga yang kurang mampu, yang bayar sambung listriknya tidak mampu, mungkin bayar listriknya hanya Rp 50 ribu, Rp 60 ribu sebulan, sementara biaya sambung listriknya setengah juta sampai satu juta rupiah, ini berat. Kita usul dan akhirnya dapat, tapi tidak penuh," lanjutnya.

Untuk menutupi kekurangannya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menggerakkan BUMN untuk bersinergi memberikan fasilitas penyambungan listrik gratis.

"Kemarin PLN lapor ke saya, tahun depan kurang 164 ribu rumah yang mungkin berat untuk membayar sambung listrik. Nanti kita cari cara, Bu Rini (Menteri BUMN) misalnya menggerakkan BUMN-BUMN, apakah CSR atau promosi atau apa namanya yang diizinkan, kita sama-sama. Kita (ESDM) pasang Lampu Tenaga Surya Hemat Energi," jelas Jonan.

Selain itu, Kementerian ESDM juga tetap membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebagai program pra elektrifikasi sebelum jaringan listrik PLN masuk ke rumah-rumah tak berlistrik.

Setelah wilayah Indonesia terlistriki seluruhnya, Jonan mengungkapkan bahwa langkah Pemerintah selanjutnya adalah intensifikasi atau meningkatkan konsumsi listrik seiring tumbuhnya perekonomian nasional. Tercatat, hingga kuartal III 2018, konsumsi listrik nasional sebesar 1.048 kilowatt hour (kWh) per kapita.

Sementara untuk tarif tenaga listrik, pemerintah juga menetapkan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga 2019 mendatang. "Pertimbangannya karena menjaga daya beli. Bapak Presiden selalu mengatakan, coba lihat daya beli masyarakat. Itu saja," pungkasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA