Tuesday, 5 Rabiul Awwal 1440 / 13 November 2018

Tuesday, 5 Rabiul Awwal 1440 / 13 November 2018

Pemerintah Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai

Kamis 08 Nov 2018 15:18 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Friska Yolanda

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengikuti rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengikuti rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pemerintah ingin bansos disalurkan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial nontunai agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perbaikan dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial nontunai.

"Oleh karena itu evaluasi sangat penting mengingat tahun depan anggaran bansos meningkat signifikan dan indeks bansos PKH meningkat dua kali lipat. Semakin besar nilai bantuan, semakin besar pula tanggung jawabnya,” kata Agus di Surabaya, Kamis (8/11).

Saat ini, lanjut Agus, Kemensos tengah melakukan evaluasi pelaksanaan bansos non tunai yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Evaluasi dilakukan di 93 kota dan kabupaten di antaranya di seluruh wilayah Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. 

“Tujuan pemerintah adalah bagaimana bansos dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat kualitas dan tepat tepat harga atau dikenal dengan 6T. Oleh karena itu berbagai penyempurnaan terus dilakukan,” ujarnya.

Agus menjelaskan, dalam evaluasi pelaksanaan bansos, Kementerian Sosial didukung oleh Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) dan MicroSave sebagai pelaksana survei. Kegiatan survei mulai dilakukan pada Oktober 2018 dan diharapkan tuntas sebelum akhir Desember 2018. 

Direktur BMGF Michael Wiegand mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan bansos non tunai di Indonesia. Keseriusan ini juga telah disampaikan Melinda Gates kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan disela-sela pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali. 

“Digitalisasi bansos seperti telah dilakukan di negara lain dan terbukti menunjukkan dampak positif dan mendorong inklusi keuangan. Dengan bansos yang disalurkan secara non tunai maka dapat mengurangi kebocoran anggaran, memudahkan penerima manfaat menerima bantuan, dan membuka akses penerima manfaat terhadap perbankan,” kata Wiegand. 

Wiegand menjelaskan, survei akan melihat pengalaman KPM selama pencairan bansos, bagaimana proses penyelesaian pengaduan dilakukan, serta tingkat kepuasan KPM terhadap bansos nontunai. Nantinya akan dilihat bagaimana hasilnya sebagai bahan untuk penyempurnaan pelaksanaan bansos nontunai tahun depan.

Selain dari sisi KPM, survei juga akan melihat sisi perbankan yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam memberikan layanan dan kemudahan bagi KPM. Misalnya ketersediaan jaringan agen di daerah penyaluran, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta respons cepat pihak bank ketika ada keluhan dari KPM.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA