Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Bodong Rp105,81 Triliun

Ahad 30 Sep 2018 09:00 WIB

Red: Reiny Dwinanda

Terdakwa pemimpin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group Salman Nuryanto (kedua kiri) bersama sejumlah leader, bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Senin (13/11).

Terdakwa pemimpin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group Salman Nuryanto (kedua kiri) bersama sejumlah leader, bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Senin (13/11).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Angka kerugian akibat investasi bodong tersebut didata OJK selama 10 tahun terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkiraan kerugian masyarakat akibat kegiatan imvestasi bodong di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencapai Rp105,81 triliun. Sebagian besar kasusnya sudah naik sampai ke pengadilan, di antaranya Pandawa Group dan beberapa travel umrah.

"Sejak 2007 sampai 2017 angka kerugiannya cukup besar, mencapai Rp105,81 triliun," kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, di Bogor, Sabtu.

OJK mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap bujukan dan tawaran  investasi bodong. Tongam mengungkapkan masyarakat yang menjadi korban investasi bodong sudah banyak.

Menurut Tongam, rendahnya literasi investasi membuat masyarakat tidak begitu mengenal produk-produk keuangan secara baik. Di samping itu, sifat keserakahan dan merasa kurang menjadi salah satu faktor utama maraknya masyarakat tertipu investasi ilegal alias bodong. 

Biasanya, pelaku penipuan investasi menjerat masyarakat dengan menawarkan keuntungan yang sangat mengiurkan dalam waktu singkat.

"Jangan percaya kalau ada yang menawarkan satu persen per hari dan 10 persen per bulan," ujarnya.

Tongam mengingatkan agar masyarakat mewaspadai penawaran investasi dengan mengenali '2L', yakni legal dan logis.

"Tanyakan izinnya, izin badan hukum dan izin kegiatan usaha lalu lihat logisnya atau rasionalkah kalau dibandingkan dengan suku bunga rata-rata bank resmi adalah lima atau enam persen per tahun," jelas Tongam saat memberikan pelatihan kepada jurnalis se-Sumatera bagian selatan (Sumbagsel).

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA