Tuesday, 15 Muharram 1440 / 25 September 2018

Tuesday, 15 Muharram 1440 / 25 September 2018

Indonesia akan Manfaatkan Pinjaman Bank Infrastruktur Cina

Rabu 29 August 2018 19:31 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Portofolio pinjaman AIIB ke Indonesia saat ini masih terbilang kecil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia siap memanfaatkan pinjaman bank infrastruktur Cina, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Bambang mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden AIIB Jin Liqun di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (29/8).  

Menurut Bambang, portofolio pinjaman AIIB ke Indonesia saat ini masih kecil sejak AIIB berdiri dua tahun lalu. Kendati dibandingkan dengan India, misalnya yang jumlah pinjamannya relatif besar, Indonesia belum terlalu siap dengan pipeline dari proyek yang diajukan untuk dibiayai AIIB.

"Oleh karena itu, dalam pertemuan tadi, saya sudah menyampaikan kesiapan kita untuk menyiapkan list dari kegiatan-kegiatan di infrastruktur yang nanntinya akan bisa dibiayai oleh AIIB, baik sendiri maupun bersama dengan lembaga pinjaman lainnya seperti Bank Dunia maupun bank investment di Eropa," ujar Bambang.

Baca juga, Tak Bisa Bayar Utang, Sri Lanka Lepas Pelabuhan ke Cina.

Untuk daftar proyek yang akan diajukan ke AIIB, lanjut Bambang, ia menekankan pada proyek pengembangan angkutan massal berbasis rel di kota-kota besar. Apakah yang di bawah tanah maupun yang model LRT atau elevated.

Selain itu, Bambang juga menekankan proyek yang ditawarkan ke AIIB terkait energi terbarukan. Ini karena Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang cukup berat pada 2025 yaitu 23 persen energi primer pembangkit berasal dari energi terbarukan.

"Ketiga, kami sampaikan proyek-proyek infrastruktur yang nantinya strukturnya adalah KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) maupun yang 'pure' swasta atau masuk katagori PINA," ujar Bambang.

Melalui skema KPBU, pemerintah Indonesia dan AIIB dapat bersama-sama mendanai proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air. Sedangkan dengan skema pembiayaan investasi nonanggaran (PINA), AIIB dapat langsung memberikan pendanaan ke pihak swasta di Indonesia sehingga tidak menambah utang pemerintah.

"Jadi, itu inti pembiacaraan kita. Dan kalau kita bisa memanfaatkan AIIB lebih banyak, berarti dalam kondisi dimana surat berharga negara sedang mengalami tekanan dari penguatan dolar AS, maka tentunya kebutuhan pembiayaan sebagian bisa di-handle oleh pinjaman seperti dari AIIB," ujar Bambang.

Sejauh ini, ada empat proyek infrastruktur di Indonesia yang dibiayai oleh AIIB. Pertama, proyek modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak untuk meningkatkan sistem irigas di Indonesia senilai 250 juta dolar AS.

Kedua, proyek perbaikan operasional dan keselamatan bendungan untuk memperbaiki kehidupan orang-orang yang tinggal di hilir bendungan serta melindungi infrastruktur lokal senilai 125 juta dolar AS. Ketiga, proyek pengembangan infrastruktur regional senilai 100 juta dolar AS dan keempat, proyek peningkatan kawasan kumuh 216,5 juta dolar AS.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Pencari Puing Waduk Jatigede (1)

Senin , 24 September 2018, 23:59 WIB