Friday, 7 Zulqaidah 1439 / 20 July 2018

Friday, 7 Zulqaidah 1439 / 20 July 2018

Pemerintah Mulai Garap Nota Keuangan

Kamis 12 July 2018 13:06 WIB

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Dwi Murdaningsih

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman bersiap memberikan keterangan pers kinerja APBN 2018 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (17/5).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman bersiap memberikan keterangan pers kinerja APBN 2018 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (17/5).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Pemerintah akan memperhatikan catatan yang disampaikan Banggar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna DPR RI telah mendengarkan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Hal itu kemudian akan menjadi pedoman penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2019.

"Selanjutnya laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBN tahun anggaran 2019," kata pemimpin rapat Utut Adianto di Jakarta, Kamis (12/7).

Kisaran asumsi makro RAPBN 2019 terdiri atas pertumbuhan ekonomi 5,2 hingga 5,6 persen, laju inflasi 2,5 hingga 4,5 persen, nilai tukar Rp 13.700 hingga 14.000 per dolar AS, dan tingkat bunga SPN 3 bulan 4,6 hingga 5,2 persen. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berkisar 60 hingga 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 722 hingga 805 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.210 hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk target pembangunan 2019, disepakati kisaran pengangguran 4,8 hingga 5,2 persen, angka kemiskinan 8,5 hingga 9,5 persen, indeks rasio gini 0,38 hingga 0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98. Dalam postur makro fiskal, disepakati pula kisaran defisit anggaran sebesar 1,6 hingga 1,9 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, seluruh catatan yang disampaikan pimpinan Badan Anggaran akan diperhatikan oleh pemerintah dalam penyusunan nota keuangan.

"Catatan tadi seperti keseluruhan postur, utang, defisit, juga catatan mengenai anggaran pendidikan, transfer ke daerah itu merupakan bahan yang sangat penting bagi kita untuk menyelesaikan nota keuangan," kata Menkeu.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA