Saturday, 18 Jumadil Akhir 1440 / 23 February 2019

Saturday, 18 Jumadil Akhir 1440 / 23 February 2019

Darmin: Pemerintah Juga Bayar Utang-Utang Terdahulu

Jumat 23 Mar 2018 17:09 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution

Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution

Foto: Antara/Nova Wahyudi
Pengelolaan utang Indonesia dalam keadaan baik dan tak ada utang berpotensi gagal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus konsisten untuk menyelesaikan persoalan utang-utang terdahulu dan tidak hanya sekadar menambah utang baru. "Pemerintah juga membayar utang termasuk utang-utang terdahulu," kata Darmin di Jakarta, Jumat (23/3).

Darmin menegaskan total outstanding utang pemerintah yang telah mencapai Rp 4.034,8 triliun merupakan akumulasi dari utang pemerintahan sebelumnya yang tetap harus dibayar dalam jangka panjang. Ia juga mengatakan pengelolaan utang Indonesia dalam keadaan baik dan tidak ada persoalan mengenai hal tersebut. Apalagi tidak ada utang yang berpotensi gagal bayar.

 

photo

Peningkatan utang luar negeri

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat. Apalagi rasio utang terhadap PDB masih berada pada kisaran 29,24 persen.

Rasio utang sebesar 29,24 persen terhadap PDB ini masih lebih kecil daripada dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam sebesar 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Malaysia 52,7 persen, dan Brasil 81,2 persen. Dari total utang pemerintah sebesar Rp 4.034,8 triliun per akhir Februari 2018, sebagian besar utang itu didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN itu sekitar Rp 2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp 897,78 triliun atau 18,11 persen. Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp 777,54 triliun atau 19,27 persen.

 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA